Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia perlu segera melakukan reformasi sektor pariwisata untuk memitigasi dampak krisis global, terutama yang dipicu konflik di Timur Tengah. Menurutnya, sektor pariwisata saat ini menghadapi tekanan karena konektivitas global terganggu akibat situasi tersebut.
“Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, serta membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional,” ujar Airlangga, Rabu, 18 Maret 2026.
Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara serta potensi kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari apabila tidak segera dilakukan langkah mitigasi.
Di sisi operasional, laporan InJourney Airports untuk periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat adanya gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan tersebut berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang. Situasi ini juga diperparah oleh kenaikan harga avtur.
Airlangga menegaskan sektor pariwisata tetap penting untuk menjadi fokus pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2025, sektor ini menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dari sisi kinerja, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan. Sektor ini juga menghasilkan devisa sebesar USD18,91 miliar serta menopang 25,91 juta tenaga kerja.
Dalam paparan yang sama, Airlangga menyampaikan sejumlah langkah strategis agar pariwisata Indonesia tetap kompetitif. Salah satunya adalah perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, kebijakan BVK terhadap 169 negara sejak 2015 dinilai mampu mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun serta menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru di sektor pariwisata.
Saat ini, Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai target perluasan kebijakan tersebut. Pemerintah juga didorong memperkuat pasar domestik dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran sebagai penopang utama melalui konsep micro-tourism, yakni pengembangan destinasi dalam radius perjalanan darat dengan pengalaman wisata yang lebih mendalam.
Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus seperti diskon transportasi selama periode Lebaran 2026 serta kebijakan Work From Anywhere untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik. Langkah lain yang diusulkan mencakup negosiasi pembukaan rute internasional baru, penguatan branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta promosi destinasi untuk digital nomad.
Wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, hingga KEK Kura-Kura Bali dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ekosistem kerja berbasis teknologi yang aman bagi talenta digital global.
Airlangga juga menyinggung gejolak nilai tukar yang dinilai dapat menjadi peluang dalam menarik wisatawan. “Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu, pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu diperkuat,” kata Airlangga.
