Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menilai panjangnya rantai pasok industri tekstil di Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing sekaligus mendorong nilai tambah industri nasional secara berkelanjutan.
Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan penguatan industri hulu di dalam negeri penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku strategis. Namun, ia menegaskan impor bahan baku masih diperlukan selama kapasitas nasional belum mencukupi agar proses produksi tidak terhambat.
Anne menyebut impor bahan baku bagi produsen yang patuh aturan perlu berjalan cepat dan efisien untuk menjaga daya saing industri. Ia juga menyampaikan pemerintah telah berupaya menempatkan industri garmen dan tekstil sebagai sektor strategis, yang menurutnya perlu diterjemahkan secara konkret oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, regulasi, serta instrumen pelaksanaan.
Menurut Anne, perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap penguatan industri tekstil dan garmen nasional menjadi sinyal politik dan ekonomi bagi keberlanjutan sektor padat karya tersebut. Ia menilai industri ini berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja serta stabilitas sosial-ekonomi nasional.
Terkait penekanan presiden pada revitalisasi rantai pasok tekstil, AGTI memandang penguatan supply chain perlu dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir. AGTI juga menilai program hilirisasi yang dibahas presiden menjadi kunci peningkatan nilai tambah industri tekstil dan garmen, sekaligus memperkuat kemandirian industri dan menjaga kontribusinya sebagai penyerap tenaga kerja serta penggerak ekonomi nasional.
Anne turut menyinggung pengembangan teknologi dan semikonduktor yang dinilai berdampak strategis bagi penerapan industri 4.0 di sektor tekstil. Selain itu, ia menyatakan ketergantungan terhadap mesin impor masih tinggi, sehingga penguatan industri permesinan dalam negeri perlu menjadi bagian dari agenda industrialisasi nasional.
Usai rapat terbatas di Hambalang, AGTI berharap arahan Presiden Prabowo segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, termasuk deregulasi, debirokratisasi perizinan, penyediaan energi yang kompetitif, serta dukungan fiskal dan pembiayaan.
Anne menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kebijakan yang terintegrasi dinilai dapat membantu industri garmen dan tekstil meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai tulang punggung manufaktur padat karya nasional.
