JAKARTA — Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mendorong evaluasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dinilai berdampak pada kapasitas fiskal serta pembangunan di kabupaten-kabupaten di Indonesia. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar di Gedung Nusantara II, Senin (2/3).
Rombongan ADKASI diterima dan difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Keuangan dan Ekonomi, Ir. Hj. Sari Yuliati, MT, serta Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Mukhamad Misbakhun, SE. Dalam pertemuan itu, ADKASI menyampaikan sejumlah persoalan daerah yang dikaitkan dengan perubahan pola kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Sari Yuliati menyampaikan apresiasi atas upaya ADKASI yang terus menyuarakan persoalan daerah. Ia menilai perubahan pola kebijakan transfer keuangan ke daerah perlu dikomunikasikan dan dibahas secara komprehensif agar menghasilkan solusi strategis bagi kebutuhan dan kesejahteraan daerah.
“Pertemuan hari ini penting agar persoalan kebijakan maupun teknisnya dapat dipahami secara utuh. Kami akan turut membantu dan memperjuangkan apa yang menjadi persoalan daerah, karena kami juga berasal dari daerah,” kata Sari.
Sementara itu, Mukhamad Misbakhun menegaskan Komisi XI memahami dampak perubahan kebijakan fiskal tersebut. Menurutnya, relokasi pembiayaan dalam APBN yang mengonversi sejumlah program daerah menjadi program strategis nasional berimbas pada berkurangnya transfer dana ke daerah.
“Kami memahami dampak kebijakan ini, baik secara kebatinan maupun terhadap kesejahteraan daerah. Atas audiensi hari ini, kami akan memanggil pihak eksekutif dan para dirjen terkait untuk mencari solusi strategis atas persoalan yang dihadapi daerah,” ujar Misbakhun.
Ketua ADKASI, Siswanto, S.Pd., M.H., menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dan Komisi XI atas perhatian yang diberikan. Ia menegaskan ADKASI akan terus menyuarakan persoalan daerah melalui berbagai ruang komunikasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat.
Menurut Siswanto, kebijakan pengurangan TKD perlu dievaluasi karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal dan pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah di 415 kabupaten seluruh Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal ADKASI, H. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov., yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa, menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah paling konkret dibandingkan audiensi sebelumnya. Ia berharap alokasi transfer dana ke daerah dapat dipertimbangkan kembali dan diformulasikan menjadi kebijakan strategis sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Setiap ikhtiar kami adalah untuk memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Perhatian dari Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Komisi XI menjadi semangat baru bagi perjuangan ADKASI. Alokasi transfer dana ke daerah perlu dipertimbangkan kembali dan diformulasikan menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” kata Berlian.
