Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menegaskan hasil penelitian dan disertasi doktoral memiliki peran penting sebagai landasan ilmiah untuk memperkuat perumusan kebijakan publik, meski tidak seluruhnya diadopsi langsung menjadi kebijakan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menghadiri Sidang Promosi Doktor Yusof Ferdinand Wangania dalam bidang Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Sidang digelar di Aula Nusantara Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Sabtu (24/1/2026).
Dalam sidang tersebut, Yusof mempertahankan disertasi berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi dan Beneficial Owner dalam KUHP Akibat Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Suap dengan Pendekatan Vicarious Liability.”
Menurut Yusril, kajian akademik seperti disertasi doktoral merupakan bagian dari tanggung jawab keilmuan (corporate responsibility keilmuan) yang diuji secara ketat oleh para doktor dan profesor untuk memastikan relevansinya terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan negara.
Ia menilai penelitian dan disertasi perlu dipelajari oleh para pembuat kebijakan. Meski tidak selalu diangkat secara langsung menjadi kebijakan pemerintah, kajian tersebut dapat menjadi rujukan ilmiah dalam menentukan arah kebijakan berdasarkan kaidah keilmuan.
Yusril juga menekankan perlunya penguatan peran dosen tetap dan peneliti di perguruan tinggi agar kualitas riset hukum berdampak lebih luas. Ia menyoroti pentingnya penilaian terhadap penerapan konsep-konsep akademik, seperti vicarious liability dan pertanggungjawaban beneficial owner, dalam sistem hukum pidana nasional.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan antara hasil kajian akademik dan kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar. Menurutnya, pemerintah juga mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.
“Yang terpenting, negara memiliki basis ilmiah yang kuat. Disertasi seperti ini memperkaya khazanah hukum dan memberikan opsi konseptual bagi pemerintah,” kata Yusril.
Sidang promosi doktor tersebut, menurut Yusril, menjadi pengingat pentingnya sinergi antara dunia akademik dan praktik ketatanegaraan dalam membangun sistem hukum yang adil, modern, dan bertanggung jawab.
