Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong penguatan ketahanan energi dan ekonomi nasional menyusul eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global dan memberi tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Ibas menilai dunia tengah berada dalam ketidakpastian yang tinggi, terutama karena konflik terjadi di kawasan yang menjadi pusat energi global. Ia mengingatkan dampaknya dapat menjalar ke berbagai negara dan menuntut kewaspadaan serta respons yang strategis.
Ia menjelaskan, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia tidak hanya memengaruhi negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga berkonsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan.
Secara khusus, Ibas menyoroti Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan energi yang vital. Karena Iran berbatasan langsung dengan jalur sempit tersebut, ia menilai eskalasi konflik berisiko menimbulkan hambatan distribusi atau bahkan penutupan jalur.
Menurut Ibas, Selat Hormuz menjadi jalur bagi sekitar 20 hingga 30 persen konsumsi minyak dunia harian dan merupakan rute utama pengiriman gas alam cair (LNG) dari Qatar. Jika stabilitas di selat itu terganggu, ia memperingatkan dunia dapat menghadapi kejutan pasokan.
Ia juga menekankan bahwa bagi Indonesia, gangguan di Selat Hormuz bukan sekadar perubahan angka di pasar, melainkan ancaman terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat ritel. Ibas mengingatkan gangguan tersebut dapat mendorong harga minyak mentah melampaui asumsi makro dalam APBN.
Selain minyak mentah, ia menyebut gangguan pada jalur tersebut berpotensi memukul rantai pasok global secara sistemis. Lonjakan biaya asuransi pengiriman serta pengalihan rute kapal tanker dinilai dapat meningkatkan biaya logistik internasional secara signifikan.
Kondisi itu, menurutnya, dapat memicu efek berantai terhadap harga barang impor dan bahan baku industri di dalam negeri, yang pada akhirnya berpotensi menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.
Ibas menilai Indonesia masih rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia karena masih mengimpor sebagian kebutuhan energi. Ia memprediksi kenaikan harga energi global dapat memicu dampak lanjutan, mulai dari tekanan pada APBN, inflasi pada sektor kebutuhan pokok, penurunan daya beli, hingga hambatan ekspor dan impor.
Untuk itu, ia mendorong langkah antisipatif melalui kebijakan yang terukur dan tepat sasaran guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Menyikapi dinamika tersebut, Ibas menekankan Indonesia tidak boleh hanya bersikap reaktif, melainkan perlu menempuh langkah strategis, termasuk penguatan ketahanan energi, stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat, serta diplomasi yang aktif dan konsisten.
Ia juga mengingatkan bahwa konstitusi mengamanatkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila—seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan—perlu menjadi kompas moral dalam diplomasi.
Ibas menegaskan Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi global. Ia menyatakan Indonesia harus konsisten menolak perang dan kekerasan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan bersikap bijak dalam diplomasi.
Ia turut mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, parlemen, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong. Menurutnya, stabilitas dalam negeri menjadi kunci utama untuk menghadapi guncangan eksternal.
Di tengah gejolak geopolitik global, Ibas menilai Indonesia perlu berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia.
