Vietnam resmi memulai tahap awal perizinan bagi perusahaan yang ingin mengoperasikan exchange aset kripto melalui skema pasar uji coba (sandbox). Kebijakan ini menandai langkah lanjutan pemerintah untuk memperkuat pengawasan langsung atas perdagangan aset digital, setelah sebelumnya memberikan pengakuan hukum terhadap kripto.
Komisi Sekuritas Negara Vietnam menyatakan pengajuan izin bagi operator platform perdagangan aset kripto berlisensi dibuka mulai Selasa, 21 Januari 2026. Proses tersebut mengacu pada prosedur administratif baru dari Kementerian Keuangan Vietnam sebagai implementasi Resolusi No. 05/2025/NQ-CP tentang uji coba pasar kripto nasional.
Dalam kerangka regulasi itu, pemohon diwajibkan memiliki modal dasar disetor minimum 10 triliun dong Vietnam, atau sekitar Rp6,4 triliun. Selain ketentuan permodalan, regulator juga menetapkan persyaratan terkait struktur kepemilikan, kesiapan sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi.
Akses perizinan juga dibatasi. Hanya perusahaan berbadan hukum Vietnam yang diperbolehkan mengajukan izin, sementara porsi kepemilikan asing dibatasi maksimal 49 persen.
Pendekatan ini menempatkan Vietnam pada jalur yang berbeda dibandingkan pusat keuangan regional seperti Hong Kong dan Singapura. Kedua yurisdiksi tersebut menerapkan ambang modal yang lebih rendah, namun mengimbanginya dengan pengawasan intensif serta mekanisme kepatuhan yang ketat bagi operator exchange.
Pembukaan perizinan ini sekaligus menjadi tahap operasional dari Undang-Undang Kripto yang disahkan Majelis Nasional Vietnam pada Juni 2025. Aturan tersebut mengakui aset kripto sebagai properti dalam hukum perdata dan menjadi fondasi hukum bagi pengaturan aset digital. Resolusi lanjutan yang diterbitkan pada September 2025 kemudian menerjemahkan pengakuan itu ke dalam struktur pasar berbasis sandbox, dengan pendaftaran lisensi sebagai implementasi awal.
Exchange regional Remitano, yang telah beroperasi di Vietnam sejak 2014, menilai arah regulasi ini sebagai sinyal positif bagi ekosistem kripto nasional dalam jangka panjang. Namun, Remitano juga menekankan efektivitas kebijakan akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan.
Minat dari pelaku domestik mulai terlihat. Kementerian Keuangan Vietnam mencatat sedikitnya 10 perusahaan sekuritas dan perbankan lokal telah menyatakan ketertarikan untuk mengajukan izin. Sejumlah institusi keuangan besar juga dilaporkan telah mempersiapkan infrastruktur dan kemitraan strategis selama dua tahun terakhir sambil menunggu kepastian regulasi.
Di sektor sekuritas, SSI Securities membentuk anak usaha aset digital bernama SSI Digital sejak 2022 dan menjalin kerja sama dengan mitra global seperti Tether, U2U Network, dan Amazon Web Services. VIX Securities juga dilaporkan berinvestasi dalam pembangunan platform exchange kripto domestik.
Perbankan mengambil langkah serupa. Military Commercial Joint Stock Bank menjalin kemitraan dengan Dunamu, operator exchange Upbit asal Korea Selatan. Techcombank membentuk unit usaha exchange kripto dan mengintegrasikan pelacakan harga aset digital ke dalam platform sekuritasnya. Sementara itu, VPBank menyatakan kesiapan operasional sambil menunggu persetujuan regulator.
Meski berbagai persiapan dilakukan, perubahan perilaku pengguna diperkirakan tidak terjadi seketika. Remitano memperkirakan pasar pada fase awal akan terbelah: sebagian pengguna beralih ke platform domestik berlisensi, sementara sebagian lainnya tetap menggunakan exchange internasional hingga platform lokal mampu bersaing dari sisi likuiditas, biaya, dan ragam produk.
Kebijakan perizinan ini juga diposisikan sebagai bagian dari upaya Vietnam memperkuat perlindungan investor dan pengawasan anti pencucian uang. Selama ini, kekhawatiran di area tersebut membuat Vietnam masih berada dalam daftar grey list Financial Action Task Force (FATF), meskipun tingkat adopsi kripto ritel di negara tersebut tergolong tinggi.
