BERITA TERKINI
Utang Nasional AS Capai US$38,56 Triliun, IMF Peringatkan Risiko bagi Stabilitas Global

Utang Nasional AS Capai US$38,56 Triliun, IMF Peringatkan Risiko bagi Stabilitas Global

Utang nasional Amerika Serikat (AS) terus meningkat dan kini mencapai US$38,56 triliun atau setara sekitar Rp650,094 ribu triliun dengan asumsi kurs Rp16.860 per dolar AS.

Berdasarkan data Joint Economic Committee United States Congress, total utang nasional bruto (total gross national debt) per 4 Februari tercatat sebesar US$38,56 triliun. Dari jumlah tersebut, utang yang dipegang publik (debt held by the public) mencapai US$30,96 triliun atau sekitar Rp521,9 ribu triliun. Sementara itu, utang intrapemerintah (intragovernmental debt) tercatat US$7,61 triliun atau setara Rp128,2 ribu triliun.

Secara tahunan, total utang nasional bruto meningkat US$2,35 triliun atau sekitar Rp39,62 ribu triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan lima tahun lalu, kenaikannya mencapai US$10,70 triliun atau setara Rp180,40 ribu triliun.

Dalam setahun terakhir, laju kenaikan utang rata-rata mencapai US$6,43 miliar per hari atau sekitar Rp108,41 triliun per hari. Kenaikan tersebut setara dengan tambahan beban US$6.894,56 per orang atau sekitar Rp116,24 juta per orang, serta US$17.401,98 per rumah tangga atau sekitar Rp293,40 juta per rumah tangga.

Secara total, utang nasional bruto AS kini setara dengan US$113.354 per orang atau sekitar Rp1,91 miliar per orang, serta US$286.108 per rumah tangga atau sekitar Rp4,82 miliar per rumah tangga.

Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan harian selama tiga tahun terakhir berlanjut, utang AS diperkirakan menembus US$39 triliun atau sekitar Rp657,54 ribu triliun pada sekitar 12 April 2026. Pada laju tersebut, tambahan US$1 triliun berikutnya atau sekitar Rp16,86 ribu triliun diperkirakan tercapai dalam waktu sekitar 154 hari.

Di tengah lonjakan utang itu, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi AS masih akan tumbuh lebih cepat tahun ini. Namun, IMF memperingatkan bahwa kenaikan utang publik menimbulkan “risiko stabilitas yang semakin besar” bagi AS maupun perekonomian global.

Dalam temuan awal konsultasi Article IV, IMF mencatat ekonomi AS menunjukkan kinerja solid sepanjang 2025, didukung pertumbuhan produktivitas yang kuat meski sempat terdampak penutupan pemerintahan (government shutdown) pada akhir tahun lalu. IMF juga menilai tarif impor mendorong kenaikan inflasi barang, sementara inflasi jasa terus melandai.

Menurut IMF, pasar tenaga kerja tetap mendekati kondisi full employment meski pertumbuhan lapangan kerja melambat. Kondisi keuangan dinilai relatif longgar, pasar saham mencetak rekor tertinggi, dan defisit federal sedikit menyempit menjadi 5,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2025.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS naik dari 2,2% tahun lalu menjadi 2,4% tahun ini. Tekanan inflasi akibat tarif diperkirakan mereda dalam beberapa bulan ke depan, sementara tingkat pengangguran diprediksi bertahan di kisaran 4% pada 2026–2027.

Meski demikian, IMF memperkirakan defisit anggaran akan kembali melebar hingga melampaui 6% terhadap PDB dalam beberapa tahun mendatang, dengan rasio utang federal terhadap PDB terus meningkat. IMF juga memperingatkan bahwa jika defisit keseluruhan bertahan di kisaran 7–8% terhadap PDB, utang publik dapat melonjak hingga sekitar 140% terhadap PDB pada 2031.

IMF menekankan perlunya rencana konsolidasi fiskal yang jelas dan dilakukan lebih awal (front-loaded) untuk menempatkan utang pada jalur menurun.

Terkait kebijakan moneter, IMF menilai bank sentral AS (The Fed) berpotensi melonggarkan kebijakan pada 2025 seiring pelambatan pertumbuhan lapangan kerja dan terbatasnya efek lanjutan dari tarif. Suku bunga acuan federal funds rate (FFR) diperkirakan turun ke kisaran 3,25–3,5% pada akhir 2026.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan ekonomi AS diperkirakan tetap kuat tahun ini dan tahun depan. Namun, ia menegaskan kenaikan utang publik yang berkelanjutan tetap menjadi sumber kekhawatiran dan memerlukan langkah kebijakan yang tegas.