Jakarta — Dalam sepuluh tahun ke depan, lanskap ekonomi global diperkirakan mengalami pergeseran mendasar yang dipengaruhi perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, serta tekanan lingkungan. Sejumlah pola yang sudah terlihat saat ini memberi petunjuk arah perubahan, sekaligus menuntut kesiapan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar dapat beradaptasi.

Salah satu tren yang menonjol adalah transisi menuju ekonomi hijau. Seiring dampak perubahan iklim yang kian nyata, keberlanjutan dipandang bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Indonesia juga disebut tengah bergerak dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju ekonomi hijau. Studi Greenpeace Indonesia menyatakan peralihan ini berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan hingga 19,4 juta lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan kehutanan.

Dalam konteks ini, kredit karbon diproyeksikan memainkan peran yang lebih besar sebagai instrumen mitigasi emisi. Sejumlah negara diperkirakan akan mengadopsi kebijakan pajak karbon yang lebih ketat untuk mendorong perusahaan berinvestasi pada teknologi energi terbarukan. Selain itu, adopsi energi hidrogen hijau juga diperkirakan meningkat karena dinilai memiliki potensi menggantikan bahan bakar fosil.

Namun, transisi energi dinilai tidak bebas tantangan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan energi yang terus naik perlu diseimbangkan dengan peralihan ke sumber yang lebih bersih. Karena itu, investasi pada inovasi teknologi dan kolaborasi lintas sektor disebut menjadi kunci.

Di sisi lain, dominasi teknologi dalam perekonomian diperkirakan semakin menguat. Kecerdasan buatan (AI), blockchain, hingga komputasi kuantum disebut berada dalam jalur untuk merevolusi berbagai industri. Otomatisasi diproyeksikan tidak hanya menggantikan pekerjaan di lini produksi, tetapi juga merambah analisis data dan pengambilan keputusan strategis.

Laporan World Economic Forum pada September 2024 menyoroti digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, meski disertai tantangan seperti ketimpangan digital dan kebutuhan regulasi yang tepat. Perubahan ini juga dinilai berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi ketika pekerjaan tradisional tersisih dan permintaan bergeser ke keterampilan berlevel tinggi.

Di tengah risiko tersebut, peluang baru terbuka melalui pendidikan vokasional dan pelatihan ulang tenaga kerja. Negara yang cepat menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi revolusi teknologi diperkirakan berada di posisi terdepan dalam persaingan ekonomi global.

Faktor geopolitik juga diproyeksikan memengaruhi arah ekonomi, terutama terkait rantai pasok global yang selama ini terintegrasi. Ketegangan geopolitik dan pengalaman pandemi mendorong perusahaan meninjau ulang strategi rantai pasok. Laporan Bank Dunia pada Juni 2024 mencatat banyak perusahaan mempertimbangkan diversifikasi sumber dan lokalisasi produksi untuk meningkatkan ketahanan.

Ketegangan antara kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan China, turut memunculkan fenomena “friendshoring”, yakni pengalihan produksi ke wilayah yang dinilai stabil dan selaras secara politik. Situasi ini dinilai dapat membuka peluang bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi strategis, meski tantangannya mencakup penguatan infrastruktur dan kepastian kebijakan. Dengan investasi yang tepat, Indonesia disebut berpotensi menjadi pusat manufaktur baru yang lebih terdiversifikasi.

Perubahan juga diperkirakan terjadi pada cara masyarakat berinteraksi dengan uang. Mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) diproyeksikan menggantikan uang tunai di banyak negara. Sistem pembayaran dinilai dapat menjadi lebih efisien dan transparan, namun memunculkan tantangan baru terkait privasi dan keamanan data.

Selain aspek teknologi dan kebijakan, perubahan demografi disebut sebagai faktor fundamental yang akan membentuk ekonomi. Di negara maju, populasi menua diperkirakan meningkatkan permintaan layanan kesehatan dan teknologi berbasis komunitas. Sementara itu, negara berkembang dengan populasi muda diproyeksikan menjadi penyedia tenaga kerja global. Laporan OECD pada 2019 menekankan perlunya kebijakan yang mendorong partisipasi angkatan kerja serta peningkatan keterampilan untuk menghadapi tantangan demografi ini.

Indonesia, yang memiliki populasi usia produktif besar, dinilai memiliki peluang memanfaatkan bonus demografi. Dalam konteks kebijakan domestik, disebutkan pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan menggenjot investasi, konsumsi rumah tangga, dan ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan menjaga konsumsi agar tumbuh 5–6 persen per tahun, mendorong investasi di kisaran 10 persen per tahun, serta meningkatkan ekspor di kisaran 9 persen per tahun.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah disebut akan memfokuskan pengembangan pada tujuh sektor kunci, yaitu hilirisasi (manufaktur), sektor jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru seperti semikonduktor, serta transisi energi menuju energi hijau. Agar peluang ini terwujud, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan dinilai krusial.

Di saat yang sama, ekonomi digital diperkirakan terus berkembang. Metaverse dan virtual economy yang masih dalam tahap awal disebut berpotensi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk melalui real estat digital, produk virtual, dan pengalaman augmented reality yang memunculkan jenis ekonomi baru.

Rangkaian perubahan tersebut menempatkan tantangan besar pada pemimpin dan pembuat kebijakan untuk mengelola transformasi secara inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan yang berpusat pada manusia dinilai diperlukan agar pertumbuhan tidak hanya terjadi, tetapi juga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat.