JAKARTA — Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan persepsi publik terhadap kondisi nasional setelah 17 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung positif. Penilaian itu mencakup aspek ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi, meski masyarakat masih menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu menjadi fokus pemerintah.
Hasil survei bertajuk Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diumumkan di Jakarta pada Minggu (8/2). Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 15–21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia.
Indikator menyebut survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
Dalam aspek ekonomi, 35,5 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional “sangat baik” dan “baik”. Sebanyak 39,4 persen menilai “sedang”, sementara 21,4 persen menilai “buruk” dan 2,7 persen menyebut “sangat buruk”. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, mengatakan dibandingkan kondisi pada September 2025, terdapat tren peningkatan jawaban “baik” serta penurunan jawaban “buruk”.
Untuk kondisi politik nasional, 34,2 persen responden menyatakan “sangat baik” dan “baik”. Sebanyak 38,2 persen menilai “sedang”, sedangkan 18,5 persen menilai “buruk” dan 1,9 persen “sangat buruk”.
Sektor keamanan menjadi aspek dengan penilaian tertinggi. Sebanyak 57,2 persen responden menilai kondisi keamanan nasional “sangat baik” dan “baik”, 28,5 persen menilai “sedang”, 12,1 persen “buruk”, dan 1,4 persen “sangat buruk”.
Pada aspek penegakan hukum, 41,8 persen responden menilai kondisinya “sangat baik” dan “baik”. Adapun 32,4 persen menilai “sedang”, 21 persen “buruk”, dan 1,9 persen “sangat buruk”.
Sementara itu, untuk pemberantasan korupsi, 48,8 persen responden menyebut kondisinya “sangat baik” dan “baik”. Sebanyak 25,7 persen menilai “sedang”, 18,2 persen “buruk”, dan 3 persen “sangat buruk”.
Meski penilaian positif menguat, responden juga menyampaikan sejumlah catatan yang dianggap mendesak. Isu pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi perhatian utama dengan 27,4 persen responden memilihnya sebagai prioritas, disusul pemberantasan korupsi 20,2 persen.
Selain itu, publik turut menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja sebesar 17,6 persen serta percepatan pengurangan kemiskinan sebesar 10,9 persen.
