Tiongkok mencanangkan program bertajuk “AI Plus” dengan target membangun sistem ekonomi yang lebih cerdas pada 2035. Program ini menempatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai penggerak utama dalam berbagai sektor, termasuk layanan publik seperti kesehatan, sekaligus menekankan penguatan fondasi teknologi dan tata kelola untuk mengantisipasi risiko yang menyertai penerapan AI secara luas.
Dalam sektor kesehatan, adopsi AI disebut berpotensi membantu klinik akar rumput memperluas akses layanan dan menjembatani kesenjangan keahlian, terutama di daerah yang kekurangan tenaga profesional. Pendekatan ini dipandang dapat memperkuat pemerataan layanan, seiring meningkatnya kemampuan AI untuk mendukung proses kerja di fasilitas kesehatan tingkat dasar.
Untuk menjalankan pedoman terkait AI, Tiongkok menilai perlu ada upaya tambahan dalam sejumlah aspek kunci. Di antaranya meningkatkan kemampuan dasar model AI, memperkuat inovasi pasokan data, meningkatkan daya komputasi cerdas, mendorong pengembangan ekosistem sumber terbuka, serta memperkuat pembangunan tim talenta.
Secara lebih spesifik, departemen pemerintah dan perusahaan milik negara didorong memperkuat dukungan terhadap implementasi teknologi melalui pembukaan skenario penerapan dan cara lain. Fokusnya mencakup pengoptimalan ekosistem inovasi AI, penguatan pasokan daya komputasi, algoritma, dan data, disertai peningkatan dukungan kebijakan serta pengembangan talenta. Selain itu, pembangunan ekosistem terbuka juga ditekankan untuk menopang pertumbuhan dan pengembangan industri “AI Plus”.
Di sisi lain, perluasan penggunaan teknologi seperti model AI besar dan AI generatif di berbagai bidang dinilai turut meningkatkan risiko, termasuk potensi pelanggaran data dan privasi. Karena itu, lembaga pengawas didorong meningkatkan kemampuan untuk memastikan keamanan terkait AI dan mempercepat pembentukan struktur tata kelola AI kolaboratif yang dinamis, lincah, dan beragam, dengan tujuan memberikan manfaat bagi umat manusia.
Pedoman tersebut juga menekankan pentingnya mendorong ekosistem terbuka dalam pembangunan kapasitas AI berdasarkan prinsip kesetaraan, saling percaya, keragaman, dan hasil yang saling menguntungkan. Dalam konteks global, AI turut diposisikan sebagai barang publik internasional, dengan penekanan bahwa negara-negara perlu bekerja sama membentuk sistem tata kelola global yang efektif untuk AI.

