Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan penggunaan tarif oleh Presiden Donald Trump yang diberlakukan melalui undang-undang darurat nasional International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Putusan ini menjadi pukulan bagi kebijakan perdagangan Washington, tetapi para analis menilai dampaknya belum serta-merta memberi kelegaan bagi ekonomi global.
Sejumlah pengamat justru memperkirakan ketidakpastian baru akan muncul karena Trump dinilai akan mencari dasar hukum lain untuk menggantikan deretan tarif yang kini dinyatakan ilegal. Kekhawatiran itu menguat setelah Trump merespons kekalahan hukum tersebut dengan mengumumkan tarif global baru sebesar 10% untuk periode awal 150 hari.
Varg Folkman, analis dari European Policy Centre (EPC), menilai putusan ini lebih berpotensi membuka fase ketidakpastian baru ketimbang menciptakan stabilitas. Ia mengatakan situasi pada akhirnya bisa terlihat hampir sama seperti sebelumnya.
Ekonom dari bank ING juga menyampaikan pandangan serupa. Menurut mereka, meski landasan hukum tarif melalui IEEPA runtuh, kebijakan tarif itu sendiri tetap akan bertahan. Mereka menilai tarif akan tetap ada terlepas dari putusan yang keluar.
Putusan Mahkamah Agung ini memunculkan dilema bagi puluhan negara yang sebelumnya menandatangani kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif yang lebih tinggi. Dengan berubahnya lanskap hukum, negara-negara tersebut dinilai memiliki posisi tawar untuk menegosiasikan ulang perjanjian.
Bernd Lange, ketua komite perdagangan Parlemen Eropa, menyatakan era tarif yang diberlakukan secara sewenang-wenang mungkin akan segera berakhir. Parlemen Eropa dijadwalkan mengevaluasi konsekuensi putusan tersebut pada Senin mendatang.
Di sisi lain, Pemerintah Inggris berharap posisi perdagangan istimewanya tetap berlanjut sesuai kesepakatan dasar tarif 10% yang telah disetujui sebelumnya. Sementara itu, China memantau apakah putusan ini akan menurunkan beban pajak impor mereka yang saat ini berada di level dua digit. Meski demikian, disebutkan bahwa ekspor China ke pasar non-AS melonjak dan mencatat surplus rekor USD 1,2 triliun pada 2025.
Namun, beberapa analis menilai banyak negara mungkin memilih tetap berpegang pada kesepakatan lama ketimbang memicu kekacauan baru seperti yang terjadi pada musim semi 2025 saat Trump memberlakukan tarif timbal balik (reciprocal tariffs).
Putusan ini juga menambah kompleksitas bagi Federal Reserve (The Fed). Selama setahun terakhir, bank sentral AS itu berupaya memahami bagaimana tarif tinggi memengaruhi inflasi dan arah perekonomian.
Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic, mempertanyakan dampak operasional putusan tersebut, termasuk kemungkinan kewajiban pengembalian dana kepada perusahaan yang telah membayar tarif. Ia menilai bila pengembalian dana harus dilakukan, hal itu dapat menjadi gangguan besar.
Ketidakpastian ini tercermin di pasar berjangka suku bunga. Para pedagang disebut ragu apakah The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada Juni atau menunggu hingga Juli, mengingat potensi volatilitas harga yang bisa muncul kembali.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan pertarungan hukum terkait pengembalian dana dari tarif yang dibatalkan—yang diperkirakan mencapai USD 175 miliar—dapat berlangsung lama, bahkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Ia juga menegaskan pemerintahan Trump akan mengisi celah pendapatan tersebut dengan menggunakan kewenangan hukum lain yang disebutnya telah “teruji”, sembari menekankan bahwa tidak ada yang seharusnya berharap pendapatan dari tarif akan turun.
Dengan komitmen Gedung Putih untuk segera mengganti tarif berbasis IEEPA menggunakan instrumen hukum lain, dunia usaha diperkirakan menghadapi masa transisi yang berisiko. Para analis menilai pimpinan perusahaan berpotensi menahan ekspansi sementara waktu hingga arah kebijakan perdagangan AS kembali lebih jelas.
