Jakarta — Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro menilai sulitnya mendorong pertumbuhan kredit meski likuiditas di sistem keuangan melimpah terutama disebabkan lemahnya permintaan kredit. Hal itu ia sampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Solikin merespons pertanyaan terkait rendahnya permintaan kredit ketika pemerintah dan BI disebut gencar memasok likuiditas. Ia menyinggung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana menganggur pemerintah di BI senilai Rp 276 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta satu bank pembangunan daerah (BPD). Namun, kebijakan itu dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan kredit ke level dua digit.
Solikin menjelaskan, peningkatan uang primer atau M0 tidak otomatis berubah menjadi aktivitas ekonomi melalui kredit apabila tidak disertai mekanisme penciptaan uang yang berjalan melalui penyaluran pembiayaan. “M0 itu dia adalah embrio uang, primary money itu cikal bakal uang, dia merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter terhadap masyarakat, itu enggak akan jadi uang apabila tidak dilakukan mekanisme penciptaan,” kata Solikin.
Menurutnya, persoalan utama saat ini berada pada sisi permintaan. Ia menegaskan respons permintaan kredit tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya, sehingga tambahan likuiditas tidak serta-merta terserap oleh sektor riil. “Karena sekarang isunya adalah sisi demand, respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya sehingga saat kita gelontorkan likuiditas tidak otomatis terserap di kegiatan ekonomi riil,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Solikin, menjadi salah satu alasan mengapa berbagai kebijakan pelonggaran likuiditas—termasuk pengurangan giro wajib minimum (GWM) melalui kebijakan likuiditas makroprudensial serta penempatan dana pemerintah—belum mempercepat pertumbuhan kredit. Ia mencatat, sepanjang 2025 kredit hanya tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/yoy).
Solikin juga menyoroti bahwa bank pada dasarnya telah memiliki rencana penyaluran (pipeline) kredit, sehingga tambahan dana tidak otomatis bisa disalurkan tanpa adanya sektor yang mampu menyerapnya. “Itu kenapa akhirnya waktu bicara bagaimana kebijakan BI yang tambah likuiditas bahkan penempatan dana oleh pemerintah atau menkeu di Himbara itu gak otomatis digunakan. Karena bank-bank sudah punya pipeline, terus kalau mau disalurkan lagi on top itu mana sektor-sektor yang bisa absorb, kalau demandnya cecemerehe atau belum kuat,” kata Solikin.
Ke depan, ia menyampaikan pentingnya upaya yang menghubungkan sisi penawaran pembiayaan dengan penguatan permintaan. Dalam konteks itu, Solikin menekankan perlunya debottlenecking di dunia usaha yang dinilai dapat membantu mendorong sisi demand. Ia menambahkan, isu tersebut juga menjadi perhatian dalam koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Dalam KSSK kami memahami debottlenecking itu, jadi di KSSK sekarang isu enggak hanya bahas masalah satbilitas atau resiliensi keuangan,” ujar Solikin.
