Kota Ho Chi Minh mencatat kenaikan peringkat dalam Indeks Pusat Keuangan Global (GFCI 39). Kota ini naik 11 posisi ke peringkat 84 dan diklasifikasikan sebagai pusat yang berpotensi meningkatkan pengaruhnya dalam 2–3 tahun ke depan. Kenaikan tersebut berlangsung seiring pertumbuhan sektor teknologi keuangan (fintech), di mana Kota Ho Chi Minh juga naik tujuh peringkat dalam kategori fintech, dari posisi 90 menjadi 83.

Perbaikan peringkat itu turut selaras dengan catatan laporan StartupBlink 2025. Untuk tahun keempat berturut-turut, Kota Ho Chi Minh disebut terus naik dalam peringkat ekosistem startup global, dengan fintech sebagai salah satu sektor berpertumbuhan tinggi. Dalam bidang blockchain, kota ini berada di jajaran 30 besar global dan menempati peringkat kedua di Asia Tenggara.

Perkembangan tersebut dinilai tidak hanya mencerminkan penguatan posisi, tetapi juga kemampuan memilih jalur pengembangan yang berbeda. Sebagai pasar pendatang baru, Kota Ho Chi Minh disebut memiliki peluang mengadopsi model-model keuangan baru lebih cepat, tanpa harus sepenuhnya mengikuti lintasan tradisional pusat keuangan yang telah mapan.

Di tengah tren itu, Vietnam International Finance Center di Kota Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) dirancang dengan bertumpu pada pendorong pertumbuhan yang sama. Salah satu elemen kunci yang disiapkan untuk mewujudkan arah tersebut adalah mekanisme sandbox, yakni skema yang memungkinkan organisasi dan bisnis menguji teknologi, produk, layanan, atau model bisnis baru pada kondisi hukum yang belum memiliki regulasi lengkap atau masih memerlukan penyesuaian, namun tetap dalam ruang lingkup, jangka waktu, dan persyaratan yang dikendalikan ketat.

Wakil Ketua Dewan Eksekutif VIFC-HCMC, Profesor Madya Dr. Nguyen Huu Huan, menyatakan dunia tengah memasuki fase transformasi mendalam ketika teknologi tidak lagi tertinggal dari institusi, melainkan memimpin dan memaksa institusi untuk beradaptasi. Ia menyebut blockchain, kecerdasan buatan, aset digital, serta tokenisasi aset riil sebagai faktor yang membentuk ulang struktur pasar keuangan global.

Menurutnya, jika pengelolaan tetap memakai pola pikir “berbasis aturan” tradisional, kesenjangan antara teknologi dan hukum dapat semakin melebar. Kondisi itu berisiko menghambat inovasi sekaligus membuat risiko berkembang tanpa kendali.

Dalam konteks tersebut, sandbox dipandang sebagai solusi yang memungkinkan pengujian secara terkontrol, menerima risiko dalam batas tertentu, serta menghasilkan data empiris untuk mendukung perumusan kebijakan. Mekanisme ini juga dikaitkan dengan semangat Resolusi 222/2025/QH15 yang memungkinkan VIFC-HCMC menjadi pelopor pengujian, sekaligus berkontribusi pada penyempurnaan kerangka hukum nasional.

Pengalaman internasional disebut menunjukkan keterkaitan antara pusat keuangan yang berkembang dan penerapan sandbox, dari Singapura dan Dubai hingga Inggris dan Hong Kong. Namun, penekanannya bukan pada pelonggaran regulasi, melainkan pada perancangan sistem manajemen risiko yang lebih cerdas—berbasis data, waktu nyata, dan berbasis tingkat risiko.

Dr. Nguyen Huu Huan menilai sandbox perlu diposisikan sebagai komponen multifungsi: alat manajemen, instrumen untuk menarik investasi, dan pengungkit daya saing nasional. Bagi VIFC-HCMC, mekanisme ini dipandang dapat menjadi fondasi pengembangan pilar strategis seperti keuangan digital, aset digital, pembayaran lintas batas, tokenisasi aset riil, keuangan hijau, dan pasar karbon—bidang yang saat ini dinilai masih memerlukan kerangka hukum lebih lengkap, namun diproyeksikan menghasilkan nilai signifikan di masa depan.

Sejalan dengan tujuan pengembangan VIFC-HCMC, tim peneliti dari Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh mengusulkan model sandbox yang memprioritaskan area bernilai tambah tinggi dengan pengendalian risiko yang dibatasi. Pembayaran lintas batas diidentifikasi sebagai lahan uji prioritas untuk meningkatkan kecepatan dan menekan biaya transaksi, sambil tetap memenuhi ketentuan pengelolaan valuta asing, anti pencucian uang, serta perlindungan aset klien. Dalam rancangan tersebut, seluruh dana harus melalui sistem perbankan yang menjadi dasar, serta mematuhi standar identifikasi dan pelacakan transaksi.

Di sektor aset digital, rancangan penyediaan likuiditas berbasis aset kripto disusun dengan pembatasan partisipasi hanya untuk institusi dan investor profesional. Sejumlah instrumen pengendalian risiko juga diusulkan, seperti penilaian waktu nyata, batas rasio pinjaman terhadap nilai (loan-to-value), serta mekanisme panggilan margin otomatis guna menekan dampak volatilitas dan memperketat kontrol atas aset jaminan.

Pada pembiayaan perdagangan, kontrak pintar diusulkan untuk diuji dalam proses letter of credit dengan tujuan meningkatkan otomatisasi, mempercepat waktu pemrosesan, dan memperkuat transparansi. Meski demikian, prinsip “kontrol manusia adalah yang utama” tetap dipertahankan agar tanggung jawab hukum tidak digantikan sepenuhnya oleh sistem teknologi.

Selain itu, diusulkan model perbankan aset digital yang berfokus pada layanan penyimpanan, pengelolaan dompet, dan transfer aset kripto untuk klien institusional. Sistemnya dirancang berlapis, mencakup dompet dingin, tanda tangan ganda, dan kontrol akses, serta dipisahkan dari sistem perbankan inti untuk membatasi risiko penularan.

Komponen lain yang disorot adalah tokenisasi aset riil (real-world assets/RWA), yakni konversi hak dan manfaat terkait aset seperti real estat, sekuritas, atau komoditas ke bentuk digital. Model ini diharapkan meningkatkan likuiditas dan kemampuan penggalangan dana, namun disertai mekanisme kontrol untuk menjaga integritas aset dasar dan token yang diterbitkan.

Secara umum, model eksperimen tersebut dirancang memiliki “titik kontrol” yang jelas agar penerapan tetap terukur, sekaligus memungkinkan pemantauan, pelacakan, dan intervensi bila diperlukan. Rancangan itu juga menegaskan sandbox bukan “zona kekebalan hukum”. Regulasi dasar terkait perlindungan data pribadi, keamanan siber, anti pencucian uang, pengelolaan valuta asing, dan tanggung jawab hukum tetap diberlakukan.

Pendekatan ini dipandang menunjukkan bahwa sandbox tidak mengurangi peran negara, melainkan meningkatkan kapasitas tata kelola di pasar keuangan yang semakin kompleks. Melalui eksperimen terkontrol dan pengumpulan data praktis, mekanisme tersebut berfungsi sebagai “laboratorium kebijakan” untuk menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi dan kerangka hukum.

Dari sisi bisnis, pembentukan pusat keuangan internasional dinilai tidak hanya memperluas ruang aktivitas perbankan dan investasi, tetapi juga membuka peluang keterlibatan lebih dalam perusahaan teknologi dalam pengembangan layanan keuangan digital. Namun, peluang tersebut disebut membutuhkan prasyarat berupa ekosistem yang tersinkronisasi, di mana kebijakan, teknologi, dan sektor bisnis terkoordinasi erat.

Salah satu pendiri Kyber Network, Tran Huy Vu, menyatakan faktor terpenting yang dibutuhkan pelaku usaha adalah kerangka hukum yang jelas, transparan, dan konsisten. Dalam lingkungan seperti itu, bisnis memerlukan batas operasional yang spesifik: apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan ruang mana yang memungkinkan inovasi dilakukan secara proaktif. Ia menekankan bahwa setelah kerangka hukum jelas, perusahaan dapat memaksimalkan kemampuan teknologi dan berkontribusi lebih efektif pada perkembangan pasar.

Saat ini, komunitas bisnis teknologi disebut masih menunggu kerangka hukum yang lebih lengkap dan tegas agar dapat terlibat lebih jauh dalam pembentukan serta pengoperasian ekosistem keuangan baru di VIFC-HCMC.