JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menjalankan langkah agresif untuk membersihkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), salah satunya dengan memantau rekening para pejabat pajak guna mendeteksi potensi ketidakwajaran aset.
Purbaya mengatakan pengawasan tersebut tidak hanya bertumpu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia menyebut LHKPN akan dicek kewajarannya, lalu dibandingkan dengan data perbankan dari tahun ke tahun.
“Itu rahasia, di luar LHKPN. LHKPN kita cek masuk akal atau tidak, lalu dibandingkan dengan data perbankan dari tahun ke tahun. Jadi pejabat kami tidak bisa sembunyi lagi dari pengawasan,” ujar Purbaya usai acara pelantikan di Kanwil DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan menggunakan data pembanding dari berbagai sumber lain yang bersifat rahasia untuk memverifikasi profil keuangan para pejabat DJP. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dalam beberapa tahun terakhir, saldo tabungan pejabat pajak dinilai relatif normal dan tidak menunjukkan lonjakan mencurigakan.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan jajarannya agar tidak meremehkan kemampuan pengawasan internal. Ia menegaskan memiliki akses informasi yang lebih luas daripada sekadar laporan rekening atau buku tabungan.
Purbaya menuturkan, pengawasan dilakukan menyeluruh hingga level pejabat Eselon III. Adapun untuk jajaran Eselon I, ia menilai profil keuangan mereka sejauh ini masih relatif stabil.
Selain pengawasan aset, Purbaya juga memberi instruksi kepada para kepala kantor dan pejabat fungsional DJP agar tidak gentar menghadapi wajib pajak yang mencoba bernegosiasi kewajiban dengan membawa dukungan atau “backing” orang kuat.
Ia menekankan jabatan di lingkungan DJP merupakan amanah strategis yang menentukan keberlanjutan fiskal negara. Purbaya mengingatkan, apabila integritas tergadai, dampaknya akan dirasakan luas oleh masyarakat.
Di sisi lain, sebagai penyeimbang dari pengawasan yang semakin ketat, Purbaya berjanji akan tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai bersama Sekretaris Jenderal dan jajaran Kementerian Keuangan. Menurutnya, langkah itu ditujukan agar pegawai dapat bekerja dengan tenang tanpa tergoda melakukan tindakan yang merugikan institusi maupun negara.
