Produksi minyak di Blok Rokan, Riau, mulai berangsur pulih setelah sempat terganggu akibat kebocoran pipa gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di wilayah Sumatera. Insiden tersebut sebelumnya menghentikan pasokan gas ke lapangan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), sehingga berdampak pada operasional pembangkit listrik penunjang produksi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan perkembangan itu saat kunjungan kerja sekaligus memimpin rapat koordinasi teknis kelistrikan di Kantor Utama PHR, Rumbai, Jumat (23/1). Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung dampak gangguan pasokan gas terhadap operasional pembangkit listrik PHR serta memastikan langkah mitigasi berjalan efektif demi mengamankan target produksi nasional.
Menurut Laode, PHR melakukan pengalihan bahan bakar pembangkit (fuel switching) ke solar serta manajemen beban listrik dengan memprioritaskan sumur-sumur utama. Langkah tersebut disebut mampu menjaga ribuan sumur tetap berproduksi di tengah keterbatasan pasokan gas.
Laode mengatakan pemerintah memberi perhatian serius terhadap pemulihan produksi Blok Rokan karena perannya sebagai salah satu kontributor utama produksi minyak nasional. Ia menyebut produksi saat ini mulai pulih seiring pengendalian dampak gangguan energi.
Sementara itu, Direktur Utama PHR Muhammad Arifin menyatakan seluruh jajaran perusahaan tetap dalam kondisi siaga tinggi untuk menjaga keandalan operasi. PHR juga menyiapkan skema pemulihan agresif yang akan dijalankan setelah pasokan gas kembali normal.
Arifin menyebut gangguan eksternal tersebut menjadi tantangan berat, namun perusahaan optimistis dapat melakukan ramp-up produksi untuk mengejar target yang telah ditetapkan negara seiring pulihnya pasokan energi.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebocoran pipa gas TGI di Sumatera berpotensi menyebabkan kehilangan produksi minyak nasional sekitar 2 juta barel pada awal 2025. Ia menyatakan insiden itu berdampak langsung pada terhentinya aliran gas ke Blok Rokan.
Meski menyebut kejadian tersebut sebagai kecelakaan, Bahlil mengakui adanya unsur kelalaian dalam pengelolaan yang tidak dapat diabaikan. Ia juga memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat terkait, baik di lingkungan Kementerian ESDM maupun BUMN yang berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.
