President Club menggelar diskusi bertema Indonesia's Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional di President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jakarta, belum lama ini. Forum yang mempertemukan pengusaha, akademisi, dan pemerintah tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional, di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat memanasnya konflik geopolitik global pada 2026.
Diskusi menghadirkan Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji sebagai keynote speaker. Sejumlah pembicara lain turut hadir, yakni Dr. Kris Wijoyo Soepandji selaku Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, Fakhrul Fulvian (Chief Economist Trimegah Sekuritas & Soemitro Economic Forum), Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty (Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia), serta Prof. Dr. Chandra Setiawan (Executive Director President Club). Sesi pertama dimoderatori Benardinus Boyke Rachmanda, advisor bidang Hubungan Pemerintah Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, dan dilanjutkan dengan tanya jawab.
Fakhrul Fulvian menilai dunia sedang memasuki periode perubahan besar yang selalu diikuti tantangan sosial, ekonomi, serta ketahanan negara. Ia menyoroti percepatan teknologi dalam satu dekade terakhir dari semi-digital menuju digital penuh, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang dinilai membawa manfaat sekaligus risiko. Salah satu risiko yang ia sebut ialah potensi kebocoran data pribadi maupun institusi yang dapat mengganggu ketahanan nasional.
Dalam konteks perubahan tersebut, Fakhrul menekankan perlunya penguatan koordinasi fiskal dan moneter, serta kebijakan yang tepat agar dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi dapat tumbuh menuju target 8 persen. Ia juga menilai era perubahan besar membuka peluang, namun membutuhkan strategi nilai tambah dan ketahanan nasional yang sesuai, mengingat kondisi global saat ini berbeda dari sebelumnya.
Dr. Kris Wijoyo Soepandji menyebut target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal mudah, tetapi dapat dicapai bila semua pihak terkonsolidasi melalui gotong royong. Ia mengaitkan hal itu dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin kedua yang mengusung konsep defence supports economy, yakni pengembangan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung ekonomi melalui swasembada pangan, energi, dan air.
“Karena eksistensi negara itu seperti dua sisi koin yang tidak terpisahkan. Satu sisi ialah kedaulatan, sisi lainnya ialah kesejahteraan. Di setiap koin kan ada sisi angka dan garuda, maka meski angka berubah sesuai nilai ekonomi, gambar ‘garuda’ tidak berubah. Hadirnya garuda adalah representasi kedaulatan sehingga masuk dalam ranah pertahanan, karena pertahanan bermakna segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan,” kata Kris.
Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty menjelaskan, kunci mencapai pertumbuhan 8 persen antara lain menjalankan ekonomi Pancasila, merajut keberagaman dan kekayaan budaya, serta menguatkan gotong royong. Menurutnya, pemerintah juga perlu memanfaatkan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Ia menilai Indonesia memiliki kemiripan dengan Chili yang mengandalkan sumber daya alam untuk keluar dari middle income trap.
Karena itu, Telisa mendorong pemerintah memaksimalkan sumber daya alam untuk ketahanan nasional. “Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat,” ujarnya. Ia menambahkan, kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing. Yang dibutuhkan, menurutnya, adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, termasuk untuk penyerapan tenaga kerja dan penerimaan pajak, seperti pada sektor data center. Ia juga menyebut pemerintah perlu mengelola UMKM agar perlahan naik kelas sehingga kontribusinya terhadap ekonomi semakin besar.
Prof. Dr. Chandra Setiawan menekankan pentingnya regulasi yang mendukung pertumbuhan, stabilitas, dan keadilan bagi pelaku usaha agar tercipta playing field yang sama. Ia memberi contoh operasional ritel modern yang dinilai belum memiliki pembatasan jarak dan jam kerja. Menurutnya, regulasi dapat disusun agar dunia usaha berjalan baik, misalnya dengan pengaturan jam operasional hingga pukul 22.00 sehingga setelah itu konsumen dapat berbelanja di warung tradisional.
Chandra juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum merata karena terpusat di Pulau Jawa. Ia menyebut indeks persaingan usaha baru kuat di 16 provinsi seperti Jakarta, sementara 16 provinsi lainnya belum berkembang optimal. “Kalau memperhatikan indeks persaingan usaha hanya berada di Pulau Jawa, maka akan ada ketimpangan. Pertumbuhan (8 persen) sulit tercapai,” kata Chandra, yang pernah menjabat anggota Komisioner KPPU periode 2012–2018 dan 2018–2024.
Menjawab pertanyaan mengenai bentuk kolaborasi akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha, Chandra menilai pemerintah perlu koheren dan konsisten dalam menjalankan kebijakan agar regulasi keuangan, perdagangan, dan investasi saling mendukung dan tidak bertabrakan. Ia juga mengingatkan pentingnya melibatkan akademisi sejak awal penyusunan kebijakan. “Jangan pas mau eksekusi, akademisi baru diundang demi mendapat pembenaran,” ujarnya.
Menurut Chandra, kolaborasi pemerintah dengan kampus penting untuk ketahanan bangsa karena kampus kerap melakukan penelitian dan menerbitkan jurnal terkait isu strategis nasional. Dari sisi kampus, ia mendorong agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi, tetapi diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dipraktikkan. “Jadilah mitra yang konstruktif,” kata Chandra.
Dalam sesi tanya jawab, Eko Ariantoro, mantan President Commissioner PT Elnusa Tbk, mempertanyakan peluang realistis mencapai pertumbuhan 8 persen mengingat kenaikan 1 persen saja membutuhkan upaya besar. Menanggapi hal itu, Telisa menyebut 60 persen ekonomi nasional berasal dari UMKM dan 97 persen penciptaan serta penyerapan kerja juga ditopang UMKM. Namun, ia menekankan perekonomian tidak hanya bergantung pada UMKM, melainkan juga perlu mendorong korporasi besar agar dapat menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan penerimaan pajak yang besar.
Telisa menambahkan, UMKM perlu dikelola agar naik tingkat, sementara sektor prioritas mencakup proyek hilirisasi seperti manufaktur, farmasi, petrokimia, elektronik (termasuk semikonduktor), dan kendaraan listrik (EV).
Pertanyaan lain datang dari Prof. Dr. M. Syafi’i Anwar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan President University, yang meminta pandangan terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace di tengah panasnya geopolitik dan munculnya pro-kontra di masyarakat. Kris menanggapi dengan mengingatkan pada pilihan sulit yang dihadapi para pendiri bangsa ketika Jepang masuk, saat Bung Karno dan Bung Hatta memilih bekerja sama sehingga Indonesia memiliki jaringan politik nasional dan tentara yang siap ketika Jepang kalah. Ia menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam situasi saat ini juga tidak mudah, namun ia meyakini Presiden mewarisi kebijaksanaan para pendiri bangsa.
Menutup jalannya diskusi, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji mengapresiasi pembahasan yang dinilainya komprehensif. Ia berharap forum tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berlanjut menjadi kolaborasi nyata. Menurutnya, nilai terpenting dari diskusi adalah tindak lanjut melalui kerja sama dan sikap optimistis dalam memandang masa depan bangsa.
Acara tersebut dihadiri jajaran petinggi dari berbagai instansi, antara lain Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Polri, TNI, serta para lulusan Lemhanas.
