Memasuki awal 2026, dinamika ekonomi global menunjukkan gejala yang kerap luput dari perdebatan publik: sejumlah pemimpin negara-negara Barat berstatus kekuatan menengah justru semakin mendekat ke Beijing. Langkah itu dinilai bukan didorong pertimbangan ideologi, melainkan upaya mengunci kepastian ekonomi di tengah perubahan struktur perdagangan dan rantai pasok dunia.
Perubahan sikap tersebut memunculkan pertanyaan bagi Indonesia. Ketika orientasi ekonomi global disebut kian bergeser ke Asia, Indonesia dinilai perlu meninjau ulang keraguannya dalam menata arah kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, pembahasan tidak ditempatkan sebagai pertarungan romantik “Timur versus Barat”, melainkan sebagai respons atas perubahan struktur ekonomi dunia yang berdampak langsung pada industri, lapangan kerja, dan stabilitas harga.
Dalam praktiknya, neraca perdagangan dan kebutuhan rantai pasok mendorong negara memilih jalur yang paling masuk akal untuk menjaga keberlanjutan ekonomi. Di Indonesia, hubungan ekonomi dengan China digambarkan bukan lagi sebatas kemungkinan, melainkan kenyataan: China telah menjadi mitra dagang utama dan sumber investasi yang signifikan di berbagai sektor. Artinya, Indonesia disebut sudah berada dalam orbit ekonomi Asia Timur, meski kerap bersikap seolah orientasi itu masih sekadar pilihan yang bisa ditunda.
Di sisi lain, gagasan “netral” dalam ekonomi dinilai tidak selalu berarti bebas dari pengaruh. Pasar dipandang melekat pada institusi, aturan, dan relasi kekuasaan. Karena itu, pertanyaan yang dianggap lebih relevan bukan semata memilih China atau Amerika Serikat, melainkan bagaimana Indonesia memperkuat ruang tawar dan kedaulatan strategi di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
Dalam kerangka tersebut, “menepi ke China”—dalam arti menjadikan China sebagai mitra ekonomi utama untuk industrialisasi dan stabilitas rantai pasok—diposisikan sebagai keputusan rasional, bukan tindakan tunduk. Saat ini, kapasitas manufaktur, logistik, dan produksi global banyak berpusat di Asia. Bahkan negara-negara Barat yang sebelumnya kerap mengecam China disebut kini mencari akses pasar, teknologi produksi, dan kepastian pasokan, dengan pertimbangan biaya dan risiko.
Sementara itu, Amerika Serikat dipandang semakin sulit diprediksi karena kebijakan perdagangan, kontrol ekspor, dan aturan nontarif yang dinilai mudah berubah mengikuti dinamika politik domestik. Bagi industri, ketidakpastian semacam itu disebut menimbulkan biaya tak terlihat, mulai dari tertundanya keputusan investasi hingga gejolak harga bahan baku.
Namun, kedekatan ekonomi tanpa rancangan juga dinilai menyimpan risiko. Setidaknya ada tiga risiko yang disebut perlu diakui sejak awal. Pertama, risiko ketergantungan teknologi dan komponen, yang berpotensi membuat Indonesia berpindah dari ketergantungan pada Barat ke ketergantungan pada pabrik Asia tanpa peningkatan kelas industri. Kedua, risiko tata kelola proyek dan disiplin fiskal, yang ditekankan bukan soal siapa pemberi dana, melainkan kualitas seleksi proyek, transparansi, serta kemampuan negara menolak proyek yang tidak sehat. Ketiga, risiko deindustrialisasi terselubung, jika pasar domestik dibuka tanpa strategi sehingga Indonesia hanya menjadi konsumen, bukan produsen.
Karena itu, gagasan “menepi yang berdaulat” disebut mensyaratkan agenda kebijakan yang tegas. Pertama, kemitraan perlu diarahkan untuk menaikkan kelas industri, bukan sekadar mengejar impor murah. Penekanan diberikan pada nilai tambah dan keterkaitan dengan industri lokal, termasuk alih teknologi yang dapat diaudit serta kewajiban pengembangan pemasok domestik.
Kedua, investasi dinilai perlu diikat pada penciptaan kemampuan, bukan hanya penciptaan proyek. Yang dibutuhkan bukan sekadar infrastruktur berdiri, melainkan ekosistem pengetahuan, standar, dan kompetensi yang tetap ada setelah proyek selesai. Ketiga, penguatan aturan main ditekankan sebagai prasyarat, melalui kontrak yang transparan, pengadaan yang bersih, dan pengawasan yang kuat agar pragmatisme ekonomi tidak berubah menjadi ketergantungan struktural.
Pada akhirnya, Indonesia disebut tidak harus memutus relasi dengan Amerika Serikat dan tidak pula perlu memuja China. Yang dianggap diperlukan adalah keberanian membaca arah perubahan zaman dan menata strategi nasional demi kepentingan jangka panjang. “Menepi ke China” dipandang dapat menjadi langkah realistis untuk memperkuat industrialisasi dan kepastian pasokan, selama disertai desain yang melindungi kedaulatan kebijakan, memperkuat industri domestik, dan menjaga disiplin tata kelola.
Di tengah kecenderungan pragmatisme yang menguat secara global, perdebatan soal kiblat dinilai tidak boleh mengabaikan faktor produksi dan keamanan ekonomi. Dunia bergerak mengikuti kebutuhan industri dan rantai pasok, sementara negara yang menolak membaca peta perubahan berisiko menyerahkan masa depannya pada arus yang dianggap sebagai takdir.
