Palembang — Polda Sumatera Selatan memperkuat koordinasi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan di tengah meningkatnya ancaman penipuan digital dan investasi ilegal di berbagai daerah. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menerima audiensi Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto beserta jajaran di Mapolda Sumsel, Palembang. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk merespons eskalasi kejahatan keuangan digital, termasuk penipuan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pinjaman online ilegal, serta investasi bodong yang berdampak pada masyarakat.
Dalam audiensi itu, OJK mengusulkan pencanangan Gerakan Sumsel Berantas Scam. Program tersebut direncanakan melibatkan edukasi publik secara masif dan konferensi pers bersama sebagai bentuk transparansi sekaligus pencegahan.
Kapolda Sumsel menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut. “Kami menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh Gerakan Sumsel Berantas Scam. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas menjadi landasan kami dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital,” ujar Irjen Pol Sandi Nugroho.
Upaya ini disebut sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
Pertemuan juga menyoroti meningkatnya penggunaan teknologi AI dalam modus penipuan digital, seperti rekayasa suara, manipulasi identitas, dan phishing berbasis data pribadi. Kedua institusi sepakat bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat serta penguatan kapasitas penyidik menjadi prioritas.
OJK menyatakan kesiapan memberikan dukungan saksi ahli, edukasi, serta koordinasi teknis dalam penanganan perkara di sektor jasa keuangan.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan sinergi tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. “Kolaborasi Polda Sumsel dan OJK menjadi langkah strategis dalam menekan angka penipuan keuangan digital. Ini bukan hanya isu daerah, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor ini, Polda Sumsel berharap upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan digital dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak luas.
