Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan penguatan literasi dan inklusi keuangan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026. Komitmen ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Auditorium Gubernuran, Rabu (4/3/2026).
Mahyeldi menekankan pentingnya pemerataan akses keuangan agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya dapat menggunakan layanan perbankan, tetapi juga memahami cara mengelola keuangan secara bijak. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan keseimbangan antara literasi dan inklusi keuangan.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumbar tercatat 76,88 persen, sementara tingkat literasi keuangan baru mencapai 40,78 persen. Kesenjangan tersebut dinilai masih menjadi tantangan, terutama bagi UMKM yang kerap mengalami kesulitan mengakses pembiayaan formal dan berisiko terjerat pinjaman berbunga tinggi.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, Roni Nazra, menyatakan literasi keuangan berperan membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara tepat, sedangkan inklusi memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman. Ia menilai program-program TPAKD perlu disusun secara inovatif, terukur, dan menghasilkan dampak yang nyata.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas roadmap TPAKD 2026–2030. Dokumen arah kebijakan ini menitikberatkan integrasi program dengan perencanaan pembangunan daerah, penguatan tata kelola, serta perluasan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan.
Pemprov Sumbar berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan OJK dapat menekan praktik rentenir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
