PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menata kawasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pantai Viral, Bagek Kembar, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata tersebut.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan, program penataan ini merupakan bentuk kepedulian PLN Group terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan. Ia menyebut PLN tidak hanya berperan menyediakan listrik, tetapi juga ikut mendukung penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar Pantai Viral.
Menurut Mamit, Pantai Viral memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal. Karena itu, PLN EPI membantu masyarakat melalui penataan kios agar kegiatan usaha berjalan lebih tertib dan nyaman. Ia menilai, meningkatnya kenyamanan pengunjung dapat berdampak pada popularitas Pantai Viral, yang pada akhirnya membuka peluang pendapatan lebih besar bagi pelaku UMKM dan warga sekitar.
Selain penataan UMKM, PLN EPI juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah guna mencari bentuk kerja sama lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mamit menambahkan, program di Pantai Viral menjadi kegiatan pertama PLN EPI di Lombok, meski sebelumnya PLN Group melalui unit lain telah menjalankan sejumlah program sosial di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahaya Samudra menyampaikan apresiasi atas sinergi PLN EPI dan Pemerintah Kota Mataram dalam pengembangan destinasi wisata. Ia menekankan bahwa pengembangan Pantai Viral tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, BUMN, pelaku wisata, masyarakat, serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
Cahaya juga menyoroti keterbatasan sumber daya alam pantai di Kota Mataram yang perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia, peningkatan keramahan pelayanan, penyelenggaraan event berkelanjutan, dan penataan lapak UMKM. Terkait infrastruktur pesisir, ia menyebut pemerintah kota telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penanganan yang lebih komprehensif, termasuk pembangunan pemecah ombak dan jetty.
