JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, meminta pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang disebut telah melampaui USD 112 per barel. Angka itu jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar USD 70 per barel.
Menurut Mulyanto, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang dinilainya belum sepenuhnya pulih. Ia menilai tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok sudah lebih dulu membebani daya beli rakyat.
Dalam situasi ekonomi global yang masih bergejolak, Mulyanto menilai pemerintah seharusnya hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan menambah beban melalui penyesuaian harga energi.
Ia menyampaikan, penghematan konsumsi energi dapat ditempuh lewat kebijakan alternatif, salah satunya penerapan work from home (WFH). Skema tersebut dinilai dapat menekan penggunaan BBM tanpa menaikkan harga di tingkat konsumen.
Selain itu, Mulyanto menyoroti perlunya pembenahan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Ia menilai penyaluran selama ini masih belum tepat sasaran dan kerap dimanfaatkan pihak yang tidak berhak, mulai dari sektor industri hingga kendaraan mewah.
“Perlu ada regulasi yang tegas agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat kecil,” ujar Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin (23/3).
Ia menilai pengetatan distribusi akan lebih adil dibandingkan menaikkan harga secara menyeluruh, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat.
Lebih lanjut, Mulyanto juga mendorong pemerintah segera menyesuaikan asumsi dasar dalam APBN 2026, termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta nilai tukar rupiah. Penyesuaian itu dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Ia mengingatkan, tanpa langkah korektif, tekanan terhadap anggaran negara berpotensi meningkat dan bahkan melampaui batas defisit yang ditetapkan sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dari sisi belanja, pemerintah juga diminta memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat agar efektivitas anggaran lebih terasa di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Meski demikian, Mulyanto menilai kenaikan harga sejumlah komoditas global seperti batu bara, minyak sawit, dan gas alam dapat menjadi peluang. Menurutnya, potensi tambahan penerimaan negara dari sektor tersebut bisa dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan fiskal.
