Jakarta — Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak pecahnya perang di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak dua hari terakhir terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu perhatian utama adalah potensi lonjakan harga minyak dunia yang dapat berimbas pada harga BBM di dalam negeri.
Menurut Mulyanto, eskalasi konflik tersebut bukan sekadar isu luar negeri, melainkan berpotensi memberi tekanan besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Ia menilai Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga energi karena berstatus sebagai negara net importer minyak, sehingga pemerintah dan DPR perlu menyiapkan langkah mitigasi.
Mulyanto menyoroti risiko gangguan pasokan minyak, terutama di Selat Hormuz yang disebut menjadi jalur sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur ini, kata dia, dapat mendorong harga minyak melonjak hingga di atas US$100 per barel dalam skenario terburuk.
Ia menambahkan, meski terdapat rencana pengalihan sumber impor minyak Indonesia dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, kenaikan harga minyak global tetap akan berdampak. Mulyanto menyebut Indonesia saat ini memenuhi sekitar 60% hingga 65% kebutuhan minyak melalui impor.
Ia menilai kenaikan harga minyak global akan langsung meningkatkan biaya impor energi dan berkonsekuensi pada meningkatnya tekanan terhadap APBN, terutama terkait beban fiskal untuk subsidi dan kompensasi energi. Hal ini juga dikaitkan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel, lebih rendah dibandingkan ICP pada APBN 2025 yang dipatok sebesar US$82 per barel.
“Kalau setiap kenaikan crude sebesar USD10 per barel diasumsikan akan menaikkan beban fiskal sebesar Rp35-40 triliun, maka kenaikan harga crude menjadi USD100 per barel (naik USD30 per barel dari asumsi APBN 2026), diperkirakan akan menambah beban APBN sebesar Rp 105-120 triliun,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Selain tekanan fiskal, ia menyebut kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi pada harga pangan, transportasi, dan logistik. Dampaknya, pemerintah dinilai dapat menghadapi kebutuhan tambahan anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Mulyanto juga mengingatkan potensi gejolak nilai tukar akibat krisis global. Dalam situasi seperti itu, dolar AS cenderung menguat, sementara pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor dan pembayaran utang luar negeri, sehingga menambah tekanan terhadap pembiayaan APBN.
Karena itu, ia menegaskan konflik AS–Iran perlu dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas fiskal dan ekonomi nasional. Mulyanto mendorong penguatan ketahanan energi, reformasi subsidi, serta pembangunan cadangan strategis minyak untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga minyak global.
“Pemerintah dan DPR harus bersikap antisipatif, bukan reaktif. Tanpa langkah strategis, setiap konflik global akan terus menjadi beban APBN. Ketahanan energi adalah kunci stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti,” kata Mulyanto.
