Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dua pekan lalu yang meminta bangsa Indonesia bersiap menghadapi situasi yang kian sulit dan menantang dinilai bukan sekadar retorika politik. Peringatan itu dibaca sebagai sinyal kewaspadaan di tengah kondisi global yang semakin bergejolak.
Sejumlah faktor eksternal saat ini dinilai berpotensi menekan perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Di antaranya krisis geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda, ancaman perang dagang yang kembali muncul, tekanan inflasi global, serta tren suku bunga tinggi. Dalam konteks tersebut, imbauan untuk bersiap sebelum risiko membesar menjadi relevan.
Pemerintah disebut tidak berbicara tanpa dasar. Berbagai simulasi dilakukan untuk menguji ketahanan ekonomi nasional, salah satunya melalui pendekatan stress test atau skenario ekstrem guna melihat seberapa kuat perekonomian bertahan ketika beberapa tekanan terjadi bersamaan. Contoh skenario yang diangkat adalah lonjakan harga minyak dunia hingga US$120 per barel, bersamaan dengan pelemahan rupiah ke level 20.000 per dolar AS.
Dalam skenario itu, tekanan pertama diperkirakan muncul pada anggaran negara. Asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran US$70 per barel akan terpukul jika harga melonjak ke US$120. Dampaknya bisa memperlebar beban fiskal, terutama dari sisi subsidi energi. Pembengkakan subsidi diperkirakan berada di rentang Rp150 triliun hingga Rp300 triliun, bahkan disebut bisa melampaui Rp400 triliun.
Konsekuensinya, defisit anggaran yang selama ini dijaga di kisaran 2,5% hingga 2,9% terhadap PDB berisiko terdorong mendekati 4%. Opsi kebijakan yang tersedia pun mengerucut pada dua pilihan yang sama-sama berat: menambah utang atau memangkas belanja. Dalam situasi seperti itu, ruang fiskal menjadi semakin terbatas.
Tekanan berikutnya diperkirakan datang dari inflasi. Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah dapat menjalar ke harga-harga domestik, mulai dari barang impor, biaya transportasi, hingga pangan. Inflasi yang biasanya berada di kisaran 3%–4% berpotensi meningkat ke 6% bahkan 9%, yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.
Risiko inflasi yang meningkat juga dinilai akan memengaruhi respons kebijakan moneter. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan dari kisaran 4,75% menuju 6,5% hingga 7,5% untuk menjaga stabilitas harga. Namun, kenaikan suku bunga turut meningkatkan biaya pinjaman dan dapat membuat dunia usaha menahan ekspansi sehingga investasi melambat.
Ketidakpastian yang tinggi juga dipandang sebagai faktor yang menekan investasi dan pertumbuhan. Dalam skenario tersebut, pertumbuhan ekonomi yang semula berpotensi berada di sekitar 5,3% dapat melorot ke kisaran 3%–4% ketika permintaan melemah dan pelaku usaha memilih bersikap menunggu.
Dari sisi eksternal, tekanan dapat muncul melalui menyusutnya surplus perdagangan akibat mahalnya impor energi. Defisit transaksi berjalan berpotensi melebar melampaui 2% PDB, sebuah level yang kerap memicu kekhawatiran investor. Pasar keuangan juga diperkirakan bereaksi cepat jika rupiah menembus 20.000 per dolar AS, antara lain melalui arus keluar modal, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, tekanan pada pasar saham, serta memburuknya sentimen.
Sektor perbankan disebut tidak sepenuhnya kebal. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya dana, sementara pelemahan rupiah memperberat beban utang valuta asing korporasi. Kondisi itu berisiko meningkatkan kredit bermasalah dan memperketat likuiditas.
Meski demikian, Indonesia dinilai masih memiliki bantalan. Cadangan devisa di kisaran US$130 miliar hingga US$140 miliar disebut memberi ruang bagi bank sentral untuk melakukan intervensi demi menstabilkan nilai tukar. Selain itu, diversifikasi ekspor—mulai dari nikel, batu bara, hingga kelapa sawit—tetap menjadi sumber devisa penting.
Di sisi fiskal, penataan ulang subsidi energi disebut sebagai keniscayaan. Pengalihan subsidi menjadi bantuan langsung bagi kelompok rentan dipandang lebih tepat sasaran sekaligus membuka ruang penghematan. Disiplin menjaga defisit tetap di bawah 3% PDB juga disebut penting sebagai jangkar kepercayaan.
Pada akhirnya, simulasi tersebut ditekankan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa gejolak global, jika terjadi, akan menguji ketahanan semua negara, termasuk Indonesia. Dalam kerangka itu, peringatan Presiden diposisikan sebagai ajakan untuk waspada tanpa terjebak pada pesimisme.
