BERITA TERKINI
Perdana Menteri Vietnam Minta Penguatan Stabilitas Makro dan Diversifikasi Pasar di Tengah Ketidakpastian Global

Perdana Menteri Vietnam Minta Penguatan Stabilitas Makro dan Diversifikasi Pasar di Tengah Ketidakpastian Global

Nilai ekspor dan impor barang Vietnam pada dua bulan pertama 2026 mencapai US$155,7 miliar, naik 22,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, ekspor tercatat US$76,4 miliar atau meningkat 18,3%, sementara impor mencapai US$79,3 miliar atau naik 26,3%.

Namun, sejak awal Maret 2026, situasi global dinilai semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Konflik di Timur Tengah disebut menimbulkan tantangan baru bagi perdagangan global, termasuk kenaikan harga energi dan biaya logistik, yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi barang ekspor dan impor. Di saat yang sama, kebijakan tarif di berbagai negara tetap kompleks.

Dalam konteks tersebut, Perdana Menteri meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertindak proaktif, fleksibel, cepat, dan tepat untuk berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi 10% atau lebih pada 2026. Arahan itu menekankan konsistensi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan, serta memastikan keseimbangan utama perekonomian.

Perdana Menteri juga meminta agar kesulitan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor-impor segera ditangani, termasuk melalui upaya diversifikasi pasar, produk, dan rantai pasok. Selain itu, kementerian, lembaga, dan daerah diminta menyiapkan materi pertukaran dan bekerja sama dengan pihak Amerika Serikat untuk mendorong penandatanganan perjanjian tarif timbal balik yang dinilai seimbang dan adil.

Kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Perdana Menteri menginstruksikan penerapan solusi guna memastikan pasokan produk minyak bumi untuk produksi dan konsumsi. Pemerintah menekankan pencegahan gangguan atau kekurangan pasokan serta memastikan ketersediaan minyak bumi yang memadai bagi masyarakat dan dunia usaha.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan diminta fokus mendukung daerah, asosiasi industri, dan pelaku usaha agar dapat memanfaatkan secara efektif perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang telah diikuti Vietnam. Upaya perlu diarahkan pada perluasan dan pemanfaatan pasar baru, terutama pasar Halal, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika, serta memperhatikan pasar utama, pasar baru, dan pasar yang dinilai lebih sedikit terdampak konflik saat ini. Kementerian juga diminta menerapkan solusi untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan impor.

Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah menginstruksikan kantor-kantor perwakilan perdagangannya di luar negeri untuk memperkuat dukungan bagi bisnis Vietnam. Dukungan tersebut mencakup penyediaan informasi mengenai situasi politik dan keamanan di Timur Tengah serta arus barang melalui Selat Hormuz agar pelaku usaha dapat merencanakan produksi dan pengiriman secara lebih proaktif. Pada saat yang sama, perwakilan dagang diminta menjalin koordinasi dan pertukaran informasi dengan lembaga terkait di Amerika Serikat dan negara lain guna memastikan hak dan kepentingan sah eksportir Vietnam.

Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup diminta melanjutkan negosiasi pembukaan pasar dan pengakuan bersama terkait keamanan pangan untuk membantu memperluas akses pasar bagi varietas buah dan sayuran unggulan Vietnam.

Di sektor fiskal dan harga energi, Kementerian Keuangan diminta memantau ketat kondisi pasar serta berkoordinasi erat dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan harga bensin dan solar. Koordinasi itu juga mencakup pembentukan, pengelolaan, dan pemanfaatan Dana Stabilisasi Harga Bensin dan Solar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Bank Negara Vietnam diarahkan mengawasi pengelolaan nilai tukar secara fleksibel, selaras, dan seimbang secara wajar bersamaan dengan suku bunga untuk menstabilkan pasar moneter. Bank sentral juga diminta mengarahkan lembaga kredit menerapkan solusi yang meningkatkan akses kredit bagi pelaku usaha dan individu sesuai ketentuan, guna mendukung dan mendorong kegiatan produksi.