Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono PhD menilai serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran berpotensi berdampak pada ekonomi Indonesia, terutama melalui jalur energi, nilai tukar rupiah, dan inflasi.
Menurut Adhitya, dampak utama tidak semata-mata berasal dari perang itu sendiri, melainkan dari kenaikan harga energi yang dapat memicu tekanan pada rupiah dan inflasi. Indonesia, kata dia, masih sensitif terhadap kenaikan harga minyak karena berimplikasi pada biaya impor bahan bakar minyak (BBM) serta tekanan terhadap kebijakan harga energi.
Ia menjelaskan, ketika harga minyak meningkat, pemerintah menghadapi dilema kebijakan. Menahan harga berisiko menambah tekanan fiskal, sedangkan penyesuaian harga berpotensi mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.
Adhitya menyebut guncangan eksternal tersebut dapat berkembang menjadi isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui kebutuhan kompensasi atau subsidi energi. Selain itu, ia menyoroti jalur lain berupa inflasi biaya dan respons moneter. Dalam kondisi kenaikan energi, inflasi yang terjadi umumnya dipicu kenaikan biaya, bukan karena permintaan yang menguat.
Dalam situasi demikian, ia menilai pengetatan suku bunga tidak menyelesaikan akar masalah, namun tetap dapat digunakan untuk menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar. Ia juga mengingatkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen, tertinggi sejak Maret 2023, sehingga guncangan energi berpotensi memperberat tekanan harga ke depan.
Adhitya menambahkan, konflik turut memengaruhi Indonesia melalui dinamika makro lain seperti rupiah dan arus modal. Ketika sentimen global berubah menjadi risk off, investor cenderung mencari aset aman sehingga mata uang negara berkembang tertekan. Ia menyebut indikasi awal terlihat dari pelemahan rupiah.
Dari sisi kebijakan, ia menilai Bank Indonesia perlu menegaskan komitmen menjaga rupiah agar bergerak sejalan dengan fundamental serta merespons dinamika pasar. Menurutnya, Indonesia memang tidak dapat mengendalikan konflik, tetapi dapat mengendalikan transmisi dampaknya ke rupiah melalui bauran kebijakan stabilisasi, termasuk operasi moneter dan instrumen stabilisasi kurs sesuai kebutuhan.
Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga energi cepat masuk ke biaya logistik. Karena itu, dampak lanjutan yang perlu diantisipasi bukan hanya pada harga BBM, tetapi juga tekanan pada harga pangan dan distribusi. Jika tidak diantisipasi, konsumsi yang selama ini menjadi bantalan ekonomi nasional berisiko ikut terguncang.
Adhitya mengingatkan bahwa ketika konflik menyentuh isu Selat Hormuz dan keamanan tanker, pasar cenderung menyesuaikan harga. Menurutnya, yang mengguncang ekonomi global bukan hanya serangan, tetapi ketidakpastian durasi dan potensi eskalasi. Jika eskalasi meluas, premi risiko energi dapat bertahan dan memicu inflasi biaya lintas negara.
Ia memaparkan dua skenario global pascakonflik yang perlu dicermati. Pertama, jika eskalasi cepat mereda, harga energi bisa turun sebagian, namun premi risiko tetap bertahan untuk beberapa waktu dan dampak global lebih banyak muncul lewat sentimen risk off serta volatilitas. Kedua, jika konflik melebar dan memicu gangguan logistik berkepanjangan, risikonya mengarah pada disrupsi pelayaran dan asuransi.
Dalam konteks itu, Selat Hormuz disebut sebagai jalur penting bagi sekitar seperlima pengiriman minyak dunia. Gangguan di titik tersebut, menurut Adhitya, dapat dengan cepat mengerek biaya energi global dan mengubah prospek ekonomi dunia menjadi pertumbuhan melemah dengan inflasi meningkat, mengingat energi merupakan input lintas sektor.
