Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat seiring eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Perkembangan ini memunculkan kekhawatiran soal dampak global, termasuk terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, di tengah spekulasi publik mengenai kemungkinan perang berskala besar.
Pakar hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., menilai konflik tersebut bukan sekadar peristiwa militer sesaat, melainkan akumulasi rivalitas panjang yang berakar pada persoalan keamanan eksistensial antarpihak.
Menurut Dion, relasi Israel dan Iran sejak lama berada dalam situasi saling mengancam secara fundamental. Ia merujuk konsep keamanan ontologis (ontological security), di mana kedua negara sulit mencapai rasa aman selama lawan dipandang sebagai ancaman utama terhadap eksistensi negara.
“Iran itu ancaman bagi Israel, Israel juga ancaman bagi Iran. Selama kamu ada, aku tidak akan merasa aman. Jadi konflik seperti ini akan terus ada karena persoalan keamanannya sudah pada level eksistensial,” ujarnya pada 2 Maret.
Dion menilai, karakter konflik yang bersifat struktural membuatnya tidak mudah diselesaikan hanya lewat kesepakatan jangka pendek.
Terkait eskalasi terbaru, Dion menyebut pemicunya antara lain kebuntuan negosiasi nuklir antara Iran dan Washington yang berlangsung sejak tahun sebelumnya. Dialog yang sempat berjalan kembali menemui jalan buntu hingga terjadi serangan terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran di tengah proses diplomasi.
Ia mengatakan keputusan Presiden Donald Trump tidak hanya dipengaruhi isu pengayaan nuklir, tetapi juga tekanan keamanan kawasan. “Alasannya dua. Pertama soal pengayaan nuklir yang dikhawatirkan menjadi senjata. Kedua, Iran dianggap mengancam sekutu Amerika di Timur Tengah, terutama Israel dan basis militer Amerika di kawasan,” katanya.
Meski demikian, Dion mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan konflik ini akan berujung pada Perang Dunia Ketiga. “Banyak informasi yang beredar itu harus dicek dan ricek lagi. Tidak bisa langsung disimpulkan akan menjadi Perang Dunia Ketiga, karena proses menuju ke sana itu sangat kompleks,” ujarnya.
Risiko ekonomi global, menurut Dion, dapat meningkat bila jalur energi strategis dunia di Selat Hormuz ditutup. Jalur tersebut merupakan salah satu rute distribusi minyak paling vital di dunia. “Kalau Selat Hormuz ditutup, ekonomi dunia pasti terguncang. Kalau ekonomi negara besar terganggu, biasanya kebijakan luar negeri mereka menjadi lebih agresif,” katanya.
Ia menjelaskan gangguan distribusi energi internasional berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya berdampak pada harga bahan bakar dan kebutuhan pokok di Indonesia. “Harga BBM pasti akan naik dalam beberapa waktu ke depan. Kalau BBM naik, harga bahan pokok ikut naik. Kalau itu terjadi, inflasi tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Di sisi lain, Dion mengkritisi tawaran mediasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dalam teori resolusi konflik, mediasi sulit dilakukan selama pertempuran masih berlangsung. “Mediator itu hadir setelah kekerasan berhenti. Kalau pertempuran masih berjalan, secara teori resolusi konflik tidak rasional menawarkan mediasi,” katanya.
Ia juga menyoroti posisi diplomatik Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BOP) pasca serangan terhadap Iran. Dion menilai kredibilitas forum perdamaian harus diukur dari konsistensi tindakan para anggotanya. “Indonesia harus mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace. Bagaimana mungkin lembaga yang mengklaim membawa perdamaian justru dipimpin negara yang menyerang pihak lain di tengah negosiasi? Itu tidak mencerminkan perdamaian,” ujarnya.
Menurut Dion, Indonesia perlu mengambil sikap diplomatik yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum internasional. “Indonesia harus berani bersikap tegas dan tidak boleh takut terintimidasi. Kalau hukum internasional terus diinjak-injak, tinggal menunggu waktu negara lain juga bisa menjadi korban,” pungkasnya.
Ia menilai konflik di Timur Tengah tidak hanya menjadi isu regional, tetapi berpotensi membawa implikasi langsung bagi perekonomian nasional, mulai dari lonjakan harga energi, inflasi, hingga tekanan terhadap kebijakan luar negeri. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah mitigasi ekonomi serta strategi diplomasi yang terukur agar dampak konflik global tidak semakin membebani masyarakat.
