Pengamat Ekonomi Telisa Aulia Falianty menilai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat dicapai bila pemerintah mampu memaksimalkan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, selain menjalankan ekonomi Pancasila serta merajut keberagaman budaya dan semangat gotong royong, strategi pertumbuhan perlu bertumpu pada pemanfaatan sumber daya yang menjadi kekuatan nasional.
Telisa menyebut Indonesia memiliki kemiripan dengan Chile dalam hal potensi sumber daya alam. Ia menilai Chile mampu mengandalkan sumber daya alam untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Karena itu, ia berpendapat Indonesia bisa meniru pendekatan serupa dengan memaksimalkan sumber daya alam untuk memperkuat ketahanan nasional.
“Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat,” kata Telisa, dikutip Rabu (25/2/2026).
Ia menambahkan, konsep kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing. Menurutnya, yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan tersebut, investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penerimaan pajak, misalnya dari sektor data center.
Selain itu, Telisa menilai pemerintah perlu berfokus pada pengelolaan UMKM agar dapat naik kelas secara bertahap, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian semakin besar.
Sementara itu, Executive Director President Club, Chandra Setiawan, menekankan pentingnya regulasi yang mendukung pertumbuhan, stabilitas, serta keadilan bagi pelaku usaha agar tercipta playing field yang sama.
Ia mencontohkan operasional ritel modern yang saat ini dinilai belum memiliki pembatasan jarak dan jam kerja. Chandra berpendapat perlu ada pengaturan agar aktivitas usaha berjalan lebih seimbang, misalnya pembatasan hingga pukul 22.00 sehingga setelah itu konsumen dapat berbelanja di warung-warung tradisional.
Chandra juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum merata dan cenderung terpusat di Pulau Jawa. Ia menyebut indeks persaingan usaha baru kuat di sekitar 16 provinsi seperti Jakarta, sementara 16 provinsi lainnya belum berkembang secara optimal.
Lebih lanjut, Chandra menekankan perlunya konsistensi dan koherensi kebijakan pemerintah. Menurutnya, regulasi di bidang keuangan, perdagangan, dan investasi harus saling mendukung dan tidak bertabrakan.
Ia juga mengingatkan agar akademisi dilibatkan sejak tahap perumusan kebijakan, bukan hanya ketika kebijakan akan dieksekusi. “Jangan pas mau eksekusi, akademisi baru diundang demi mendapat pembenaran,” kata Chandra.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi penting untuk memperkuat ketahanan bangsa, mengingat kampus kerap menghasilkan penelitian terkait isu strategis nasional. Dari sisi kampus, ia mendorong agar riset dan publikasi tidak berhenti pada jurnal, tetapi diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dipraktikkan. “Jadilah mitra yang konstruktif,” kata Chandra.
