Manado — Kebijakan pemerintah mengalihkan impor minyak dan gas (migas) ke Amerika Serikat (AS) dinilai sebagai langkah strategis di tengah memanasnya situasi geopolitik global, terutama setelah penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada distribusi energi dunia.
Pakar ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, menilai kebijakan tersebut merupakan respons rasional untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Menurutnya, meski cadangan migas AS tidak sebesar sebelumnya, negara itu masih menjadi kekuatan dominan dalam ekonomi global dan memiliki sumber daya yang relatif stabil.
“Amerika Serikat masih menjadi salah satu kekuatan utama dunia, baik secara ekonomi maupun sumber daya. Dalam kondisi seperti sekarang, keputusan Presiden Prabowo menjalin kerja sama dengan AS adalah langkah yang tepat,” ujar Robert dalam diskusi bertema “Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana” di Manado, Rabu (4/3/2026).
Robert menjelaskan, penutupan Selat Hormuz—yang disebut sebagai jalur utama perdagangan minyak dunia—berpotensi memicu lonjakan harga minyak global. Jika Indonesia tetap bergantung pada pasokan dari Timur Tengah, risiko kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri dinilai semakin besar.
“Memang ada jalur alternatif, tetapi jaraknya lebih jauh dan biaya logistik menjadi lebih mahal. Jika penutupan berlangsung lama, kenaikan harga minyak dunia bisa sangat signifikan,” katanya.
Penilaian serupa disampaikan pakar energi Unima, Reynaldo J. Saliki. Ia menilai pengalihan impor migas ke AS dapat memberi keuntungan jangka panjang melalui diversifikasi sumber pasokan, sehingga ketergantungan pada satu kawasan tertentu dapat dikurangi.
“Diversifikasi sumber impor membuat kita tidak hanya bergantung pada satu wilayah saja. Ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Reynaldo.
Di tengah konflik geopolitik, ketidakstabilan harga minyak, serta tantangan transisi energi, Reynaldo menilai program swasembada energi justru semakin mendesak untuk direalisasikan. Ia menyebut program tersebut menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Asta Cita.
“Dalam situasi global yang tidak stabil, swasembada energi menjadi kunci untuk memastikan pasokan domestik tetap aman,” katanya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Anggela A. Adam menilai pengalihan impor ke AS sebagai strategi yang lebih menguntungkan dibanding ketergantungan lama pada Singapura. Menurutnya, selama ini Indonesia menanggung biaya lebih tinggi karena Singapura bukan negara produsen migas, melainkan perantara.
“Selama bertahun-tahun kita bergantung pada Singapura, padahal mereka juga mengimpor dari negara lain lalu menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Secara biaya, itu jauh lebih merugikan dibanding langsung bekerja sama dengan Amerika Serikat,” ujar Anggela yang juga Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit).
Anggela menegaskan swasembada energi bukan sekadar wacana politik, melainkan program terencana dalam kerangka Asta Cita. Ia menilai keberhasilan swasembada pangan sebelumnya dapat menjadi indikator bahwa target serupa di sektor energi memungkinkan dicapai, meski membutuhkan tahapan serta visi jangka panjang.
“Ini bukan program instan. Implementasinya harus bertahap dan berbasis pemetaan yang matang. Mungkin dalam lima tahun belum sepenuhnya tercapai, tetapi arahnya sudah jelas dan menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurut Anggela, dorongan swasembada energi semakin relevan di tengah ketidakpastian global dan menjadi bagian penting dari delapan agenda prioritas Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
