Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus menggenjot program Sleman Dalane Alus, Sleman Padang melalui proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ). Proyek ini ditujukan untuk memperluas pemerataan penerangan jalan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Kepala Bappeda Sleman, Nur Fitri Handayani, mengatakan proses KPBU tergolong panjang karena harus melalui 14 tahapan dan melibatkan sejumlah kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, Sleman berada pada tahapan keenam, yaitu Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Pangripta Bappeda Sleman pada Rabu (21/1/2026).
Fitri menyebut rangkaian proses tersebut diperlukan untuk memastikan transparansi serta kelayakan proyek. Skema yang digunakan adalah model Design–Build–Finance–Operate–Maintain (DBFOM) dengan mekanisme availability payment. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah menargetkan layanan penerangan jalan yang andal, sementara badan usaha bertanggung jawab atas pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan.
Proyek KPBU APJ di Sleman dijalankan dengan skema unsolicited yang diawali pengajuan Letter of Intent (LOI) dari calon pemrakarsa. Konsorsium PT Fokus Indo Lighting dan PT Duta Hita Jaya mengajukan LOI pada 11 Agustus 2025. Jika sesuai jadwal, konstruksi diperkirakan baru dimulai pada Maret 2027.
Fitri berharap pemerataan penerangan jalan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, menurunkan risiko kecelakaan dan kriminalitas, serta mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata pada malam hari.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menambahkan proyek ini tidak hanya menargetkan pemenuhan 100% kebutuhan penerangan jalan hingga 2029, tetapi juga mendorong penggunaan lampu LED hemat energi dan penerapan sistem smart lighting yang dapat dipantau jarak jauh agar lebih efisien dan responsif terhadap gangguan.
Dalam rencana penambahan 949 titik lampu pada 2025–2026, Sleman masih menghadapi kekurangan sekitar 8.000 titik lampu. Menurut Harda, pemenuhan APJ tidak semata persoalan teknis, melainkan juga tantangan pembiayaan yang membutuhkan langkah strategis.
Data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menunjukkan, hingga November 2025 panjang jalan kabupaten mencapai 699,5 kilometer. Dengan jarak ideal antarlampu sekitar 40 meter, kebutuhan APJ Sleman diperkirakan lebih dari 17.000 titik, sementara hingga 2024 baru terpasang sekitar 48%.
