PALU, 24 Februari 2026 — Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani nota kesepahaman di Aula Graha Audita, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Morowali Utara, Sekretaris Daerah, Asisten I, Kepala Bappeda, dan Inspektur Kabupaten Morowali Utara, serta jajaran BPKP Sulawesi Tengah.

Penandatanganan nota kesepahaman ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi pengawasan, sekaligus mendorong peningkatan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel dan pembangunan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan apresiasi atas peran BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah agar pembangunan berjalan pada arah yang tepat. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Agus Yulianto menegaskan komitmen BPKP dalam mengawal perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta mendorong penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko.

Agus juga menilai Morowali Utara sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Sulawesi Tengah memerlukan tata kelola yang kuat dan inovatif agar pertumbuhan tetap berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, kedua pihak menyatakan komitmen membangun hubungan kerja yang semakin erat dan produktif, sehingga pengawasan intern dapat memberikan nilai tambah nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan, efektif, dan berintegritas.