Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya mempercepat akses keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 di ruang rapat Kantor Bupati, Kamis (26/6/2026).
Dalam sambutannya, Rahantoknam menekankan bahwa sistem keuangan yang inklusif menjadi prasyarat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, tanpa layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak merata dan tidak berkeadilan.
Ia menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara menghadapi tantangan akses keuangan yang lebih kompleks dibanding wilayah daratan. Sejumlah kendala disebut masih menghambat, mulai dari layanan perbankan yang belum merata, tingginya biaya distribusi antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya literasi keuangan. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada pelaku UMKM, nelayan, dan petani yang kesulitan mengakses pembiayaan formal.
“Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan terbatasnya pengembangan usaha, serta masih adanya ketergantungan pada pembiayaan informal yang berisiko,” ujarnya.
Karena itu, Pemkab Maluku Tenggara mendorong agar TPAKD tidak hanya menjadi forum koordinasi, melainkan mampu melahirkan program yang implementatif, terukur, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Adapun prioritas TPAKD Tahun 2026 meliputi penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif daerah, perluasan pembiayaan untuk sektor pertanian dan perikanan, peningkatan literasi serta perlindungan konsumen jasa keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
Rahantoknam juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antarperangkat daerah agar pelaksanaan perluasan akses keuangan berjalan terarah dan berkesinambungan. Selain itu, ia menyoroti perlunya indikator kinerja yang terukur dan akuntabel, pendampingan usaha secara komprehensif agar pelaku UMKM semakin siap mengakses pembiayaan formal, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Maluku Tenggara menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dan Bank Indonesia atas dukungan serta kolaborasi dalam mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan di wilayah kepulauan.
Dengan sinergi yang solid, strategi yang tepat, dan implementasi yang konsisten, percepatan akses keuangan diharapkan dapat menjadi motor penggerak penguatan ekonomi masyarakat hingga menjangkau ohoi-ohoi dan wilayah terluar di Maluku Tenggara.
