Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan langkah strategis untuk menjaga dan mengembangkan sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global serta dampak perubahan iklim. Dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/03/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan komitmen daerah untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menurut Nurul Azizah, kebijakan tersebut ditempuh sebagai respons atas fluktuasi harga BBM dunia yang diperkirakan dapat memicu kenaikan harga barang dan menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti itu, ketahanan pangan dinilai menjadi penopang penting bagi ekonomi daerah.
Nurul Azizah menyampaikan, saat ini luas sawah yang terlindungi di Bojonegoro baru sekitar 43.000 hektare. Sementara target pemerintah pusat untuk Kabupaten Bojonegoro mencapai 93.000 hektare. “Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan rakyat. Kita harus memastikan sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang (RT RW) yang prosesnya dimulai pada April ini,” ujarnya.
Untuk mendukung ketepatan data, Pemkab Bojonegoro mengerahkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah Bojonegoro. Meski secara administratif PPL kini berada di bawah pemerintah pusat, Nurul Azizah meminta para penyuluh tetap bekerja sepenuh hati untuk kepentingan masyarakat Bojonegoro. Ia menekankan agar tidak ada sekat antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan sektor pangan.
Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani menambahkan, tantangan ke depan dinilai cukup berat, terutama menjelang puncak musim kemarau pada Juni mendatang. Karena itu, PPL diminta aktif mengedukasi petani agar memilih komoditas tanam yang menyesuaikan ketersediaan air, sehingga risiko kerugian akibat kekeringan dapat ditekan.
Selain perlindungan lahan, Pemkab Bojonegoro juga menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Pemanfaatan mesin pompa air bertenaga listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang bergantung pada BBM.
Melalui penguatan perlindungan lahan, peningkatan akurasi data lewat geotagging, serta upaya efisiensi biaya produksi, Pemkab Bojonegoro menyatakan optimistis dapat mempertahankan peran daerah sebagai lumbung pangan di tengah ketidakpastian global.
