NEW YORK — Ancaman kebijakan blokade terhadap Iran yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berisiko memicu konflik yang lebih luas, termasuk kemungkinan menyeret kekuatan besar seperti China. Ketegangan yang sudah memunculkan ancaman serius serta respons balasan dari Iran itu dikhawatirkan berdampak langsung pada stabilitas perdagangan dan ekonomi global.

Dalam situasi tersebut, langkah Washington untuk menutup akses pelayaran di Selat Hormuz—di tengah pembatasan yang juga dilakukan Teheran—dinilai dapat melumpuhkan perdagangan dunia. Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi pasokan energi global, sehingga gangguan di kawasan itu berpotensi mengguncang perekonomian internasional.

Seperti dikutip Independent, salah satu dampak langsung yang muncul adalah lonjakan harga minyak. Harga minyak fisik dilaporkan sempat menyentuh US$148 per barel. Selain itu, konflik turut mendorong kenaikan harga gas, pupuk, helium, dan berbagai produk petrokimia lainnya, sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Ketegangan ini juga memunculkan tuduhan pelanggaran hukum internasional. Ancaman AS untuk menghentikan kapal-kapal internasional dinilai berpotensi melanggar hukum laut internasional, mengingat sekitar 20% pasokan energi dunia melintasi Selat Hormuz.

Dampak blokade dinilai sangat besar bagi Asia. China mengimpor sekitar 31% minyak melalui jalur tersebut, sementara India sekitar 14%. Secara keseluruhan, sekitar 86% ekspor minyak dari kawasan Teluk melewati rute ini menuju Asia. Karena itu, Beijing menyerukan penahanan diri dari kedua pihak.

Di sisi lain, blokade AS juga dipandang sebagai ancaman strategis bagi China, yang membeli sekitar 80% ekspor minyak Iran. Tindakan militer terhadap kapal pengangkut minyak ke China berpotensi dianggap sebagai tindakan perang oleh Beijing. Meski demikian, China diperkirakan tidak akan bereaksi secara agresif.

Presiden Xi Jinping disebut berpeluang memanfaatkan situasi ini sebagai preseden untuk mengkritik dominasi AS dalam aturan pelayaran global. Ketegangan tersebut juga menyoroti konflik lama di Laut China Selatan, di mana AS dan sekutunya kerap menantang klaim wilayah China dengan alasan menjaga kebebasan navigasi.

Hingga kini, belum ada sekutu utama AS yang menyatakan dukungan terhadap rencana blokade tersebut. Ancaman ini muncul setelah perundingan intensif antara AS dan Iran—yang dipimpin Wakil Presiden AS JD Vance di Pakistan—dilaporkan gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklir Iran.