BERITA TERKINI
Pemerintah Siapkan Efisiensi Belanja K/L untuk Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen di Tengah Ketidakpastian Global

Pemerintah Siapkan Efisiensi Belanja K/L untuk Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen di Tengah Ketidakpastian Global

Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebagai strategi untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemotongan anggaran itu merupakan bagian dari skenario mitigasi yang disusun pemerintah untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik yang berpotensi mengguncang perekonomian.

“Langkah yang diambil saat ini adalah pemotongan anggaran supaya defisit tidak melewati 3 persen,” kata Airlangga di kantornya, Senin, 16 Maret.

Menurut Airlangga, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi kemungkinan memburuknya kondisi global. Perhitungan tersebut mencakup potensi konflik yang berlangsung selama lima bulan, enam bulan, hingga sepuluh bulan atau bahkan sampai akhir tahun anggaran.

Namun, karena eskalasi konflik global yang terjadi saat ini baru berlangsung sekitar dua minggu, pemerintah masih menggunakan pendekatan awal berupa efisiensi belanja negara.

“Selama konflik belum mencapai lima bulan, kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan menjaga defisit maksimum di angka 3 persen,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan, besaran penghematan anggaran yang diperlukan masih bersifat dinamis. Kebutuhan efisiensi tersebut bergantung pada sejumlah faktor eksternal, terutama perkembangan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi beban fiskal pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga melihat peluang tambahan penerimaan negara dari sektor komoditas. Kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti minyak, batu bara, nikel, dan kelapa sawit dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan negara sehingga membantu menjaga stabilitas fiskal.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global secara berkala. Evaluasi kebijakan fiskal disebut akan dilakukan secara dinamis dengan memonitor kondisi ekonomi setiap bulan, sebagaimana pernah dilakukan saat pandemi Covid-19, guna memastikan stabilitas APBN tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.