Ketegangan geopolitik akibat konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memunculkan dinamika baru dalam perekonomian global. Situasi tersebut diproyeksikan memberi tekanan terhadap sejumlah indikator makroekonomi Indonesia, mulai dari inflasi, nilai tukar rupiah, sektor fiskal, hingga kinerja perdagangan luar negeri. Pemerintah merespons dengan memperkuat strategi fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai eskalasi konflik di Timur Tengah bukan sekadar isu regional, melainkan guncangan eksternal yang berdampak langsung terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kondisi risiko global yang meningkat, perilaku investor cenderung bergerak ke arah penghindaran risiko (risk-off), sehingga dana portofolio global berpotensi berpindah dari pasar negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman.
Perubahan arus modal tersebut berisiko menekan nilai tukar rupiah dan mendorong kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, premi risiko negara dapat meningkat seiring memburuknya persepsi pasar terhadap stabilitas global. Namun, Rizal menekankan bahwa tekanan yang muncul lebih banyak dipicu oleh sentimen dan persepsi risiko global, bukan karena perubahan fundamental domestik Indonesia yang terjadi secara mendadak.
Dari sisi fiskal, dampak konflik dinilai paling terasa pada sektor energi. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia menghadapi potensi pelebaran defisit neraca migas jika harga minyak dunia naik. Kenaikan harga energi global juga berimplikasi pada kebutuhan devisa yang lebih besar untuk membiayai impor. Dalam situasi ini, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri demi mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Konsekuensinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu berperan sebagai penyangga utama. Ruang fiskal harus dikelola secara hati-hati agar mampu meredam gejolak harga tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Prioritas belanja negara juga diarahkan pada stabilisasi harga dan perlindungan masyarakat, bukan pada ekspansi ekonomi yang agresif.
Tekanan terhadap rupiah berpotensi datang dari dua arah. Pertama, keluarnya modal seiring perpindahan portofolio global menuju dolar AS. Kedua, meningkatnya permintaan valuta asing di dalam negeri untuk membiayai impor energi dan bahan baku. Kombinasi faktor eksternal dan domestik tersebut menuntut koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter.
Dalam konteks ini, Bank Indonesia dinilai cenderung mengambil sikap lebih berhati-hati dalam menentukan arah suku bunga. Stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi menjadi prioritas jangka pendek untuk menjaga kepercayaan pasar. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dipandang sebagai fondasi penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional menghadapi tekanan global.
Dari sisi perdagangan luar negeri, dampak konflik berpotensi bersifat asimetris. Kenaikan harga energi hampir pasti meningkatkan nilai impor, sementara peningkatan ekspor belum tentu terjadi apabila pertumbuhan ekonomi global melemah akibat konflik. Risiko penyempitan neraca perdagangan perlu diantisipasi, terutama bagi industri manufaktur yang menghadapi kenaikan biaya produksi dan potensi penundaan investasi baru.
Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah memperkuat peran APBN sebagai shock absorber. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan agar kebijakan fiskal mampu menahan transmisi gejolak global, terutama pada sektor energi dan pangan. Fokus kebijakan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas global.
Langkah yang ditempuh antara lain percepatan penyaluran bantuan pangan kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Distribusi beras dan minyak goreng dilakukan untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga memanfaatkan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 H/2026 M untuk memperkuat bantalan ekonomi domestik melalui kebijakan yang mendorong konsumsi.
Koordinasi juga dilakukan dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. Cadangan devisa Indonesia per Januari 2026 tercatat mencapai US$154,6 miliar dan dinilai memadai sebagai instrumen stabilisasi nilai tukar. Ketahanan eksternal tersebut memberikan ruang bagi otoritas untuk mengelola volatilitas pasar secara terukur.
Di sisi pasokan energi, Pertamina menyatakan ketersediaan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman, khususnya selama periode Ramadan dan Idulfitri. Pengalaman sebelumnya menjadi dasar penyusunan skenario alternatif jalur pelayaran guna menjaga kelancaran rantai pasok minyak. Langkah antisipatif ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas harga energi domestik tetap terjaga di tengah dinamika global.
Di tengah eskalasi konflik global, strategi fiskal yang adaptif dan responsif diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan. Pemerintah menyatakan terus memantau perkembangan internasional dan menyiapkan langkah lanjutan bila diperlukan agar ekonomi nasional tetap tangguh, stabil, dan berdaya saing.
