Pemerintah Indonesia memperkuat langkah mitigasi ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut dinilai mendorong peningkatan volatilitas pasar energi dan keuangan global, sehingga pemerintah merespons melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menjaga stabilitas makroekonomi serta memperkuat ketahanan nasional.
Salah satu fokus pemantauan dilakukan pada jalur distribusi energi strategis, termasuk Selat Hormuz, untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan global. Pemerintah juga menyiapkan strategi komprehensif berupa penguatan cadangan energi, pengendalian inflasi yang terukur, dan pengamanan fiskal. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kelancaran distribusi, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chandra Wahjudi menilai respons cepat pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang responsif dan terkoordinasi agar dunia usaha tetap memiliki ruang ekspansi dan keyakinan dalam menjalankan aktivitasnya.
Chandra juga menyoroti perlunya penguatan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, manajemen risiko kurs, penguatan struktur permodalan, dan penjagaan likuiditas perusahaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sektor riil.
Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya sentimen risk-off global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengatakan otoritas moneter terus mencermati dinamika pasar dan merespons secara tepat waktu. Ia menegaskan Bank Indonesia memastikan rupiah bergerak sesuai fundamental serta tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Untuk meredam volatilitas berlebihan dan menjaga kepercayaan pasar, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen intervensi seperti transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Dari sisi legislatif, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transformasi jangka panjang. Menurutnya, APBN harus berfungsi sebagai instrumen perlindungan sekaligus mesin perubahan.
Dengan sinergi kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah menyatakan kesiapan menghadapi dinamika global secara adaptif dan terukur. Koordinasi kebijakan yang cepat dan berbasis fundamental diharapkan dapat menjaga stabilitas serta kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
