JAKARTA — Pemerintah memperkuat langkah mitigasi ekonomi nasional seiring dinamika geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Perkembangan tersebut dinilai memicu peningkatan volatilitas pasar energi dan keuangan global, sehingga pemerintah meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.
Sejumlah langkah antisipatif dilakukan melalui pemantauan intensif jalur distribusi energi strategis, termasuk Selat Hormuz, guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan global. Pemerintah juga menyiapkan penguatan cadangan energi, pengendalian inflasi secara terukur, serta pengamanan fiskal sebagai bagian dari strategi komprehensif.
Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kelancaran distribusi, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chandra Wahjudi menilai respons cepat pemerintah dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang responsif dan terkoordinasi agar dunia usaha tetap memiliki ruang ekspansi dan keyakinan dalam menjalankan aktivitasnya.
Chandra juga mendorong penguatan kebijakan makroprudensial dan penjagaan stabilitas sistem keuangan melalui sinergi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, manajemen risiko kurs, penguatan struktur permodalan, serta penjagaan likuiditas perusahaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sektor riil.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia menyatakan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya sentimen risk-off global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengatakan otoritas moneter terus mencermati dinamika pasar dan merespons secara tepat waktu agar rupiah bergerak sesuai fundamental serta stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen intervensi, termasuk transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), untuk meredam volatilitas berlebihan dan menjaga kepercayaan pasar.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid menekankan pentingnya disiplin fiskal untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan agenda transformasi jangka panjang. Ia menyatakan APBN perlu berfungsi sebagai instrumen perlindungan sekaligus pendorong perubahan.
Dengan sinergi kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah menyatakan kesiapan menghadapi dinamika global secara adaptif dan terukur guna menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
