Pemerintah menyatakan optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah ketidakpastian tersebut, pemerintah menilai sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi nasional masih terjaga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dampak konflik yang telah berlangsung lebih dari dua minggu terhadap Indonesia masih relatif terkendali. Menurutnya, transmisi utama ke dalam negeri terlihat melalui pergerakan harga minyak, gas, serta komoditas.
“Jadi mungkin kami tegaskan kembali walau situasi perang Amerika-Israel sama Iran itu masih berjalan lebih dari 2 minggu, namun kalau kita lihat transmisi ke Indonesia itu dalam bentuk harga-harga minyak, harga gas, dan nanti ikutannya harga-harga komoditas. Walaupun dalam situasi krisis perang, secara makro kita tetap kuat dan solid,” ujar Airlangga dalam acara Diskusi dan Buka Puasa bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Airlangga menyebut konsumsi domestik masih menjadi penopang utama perekonomian, dengan kontribusi sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Aktivitas belanja masyarakat dinilai tetap terjaga, tercermin dari Mandiri Spending Index Februari 2026 yang tercatat 360,7.
Dari sisi eksternal, pemerintah menilai stabilitas tetap terjaga dengan rasio utang luar negeri sebesar 29,9% terhadap PDB. Cadangan devisa juga dilaporkan mencapai 151,9 miliar dolar AS atau setara pembiayaan sekitar enam bulan impor.
Pemerintah turut menyoroti kinerja sektor riil yang menunjukkan tren positif. PMI Manufaktur pada Februari 2026 berada di level 53,8 yang menandakan ekspansi.
Selain itu, pemerintah menilai kenaikan harga komoditas ekspor seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium dapat berperan sebagai natural hedging. Pemerintah mencatat nilai ekspor sekitar 47 miliar dolar AS yang dinilai membantu mengimbangi defisit sektor migas sekitar 19,5 miliar dolar AS.
Di sektor pangan dan energi, pemerintah melaporkan produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,54% secara tahunan. Pemerintah juga mencatat surplus produksi solar sekitar 4,84 juta kiloliter.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah menyatakan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia. Pemerintah dan BI disebut melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di saat yang sama, penggunaan transaksi Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok dilaporkan meningkat, dengan nilai transaksi pada 2025 mencapai 25,66 miliar dolar AS.
Dalam menghadapi tekanan global, pemerintah menegaskan APBN tetap dijalankan sebagai shock absorber. Sejumlah program dukungan yang disalurkan meliputi bantuan pangan sebesar Rp11,92 triliun, penyaluran THR bagi ASN, TNI, dan Polri, serta subsidi dan kompensasi energi.
Hingga Februari 2026, pendapatan negara tercatat Rp358 triliun atau sekitar 12,8% dari target APBN. Sementara belanja negara terealisasi Rp493,8 triliun atau 41,9% dari pagu APBN. Pemerintah menyebut defisit anggaran tetap terkendali di kisaran Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53% dari PDB.
Airlangga juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan strategis untuk memitigasi dampak konflik geopolitik. Arahan tersebut mencakup percepatan ketersediaan energi, peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar, perluasan kebijakan work from home, serta menjaga disiplin fiskal agar defisit APBN tetap di bawah 3% dari PDB.
Di sisi lain, pemerintah merespons perkembangan investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan siap mengikuti proses konsultasi dengan Pemerintah AS dengan melibatkan kementerian terkait, asosiasi industri, serta pelaku usaha untuk menyiapkan data yang dibutuhkan.
