Pemerintah menyatakan terus memantau potensi dampak terhadap perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sejumlah indikator dinilai menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga, ditopang permintaan domestik, stabilitas sektor eksternal, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan transmisi konflik ke Indonesia terutama berpotensi terjadi melalui pergerakan harga minyak, gas, dan komoditas. Meski demikian, ia menilai kondisi makroekonomi Indonesia tetap kuat. Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Diskusi dan Buka Puasa Bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta, Senin (16/3).
Airlangga menjelaskan konsumsi domestik masih kuat dengan kontribusi sekitar 54% terhadap produk domestik bruto (PDB). Aktivitas belanja masyarakat juga disebut masih terjaga, tercermin dari Mandiri Spending Index Februari 2026 yang mencapai 360,7.
Dari sisi eksternal, rasio utang luar negeri Indonesia tercatat 29,9% terhadap PDB. Sementara itu, cadangan devisa berada di level 151,9 miliar dolar AS, setara pembiayaan sekitar enam bulan impor.
Indikator sektor riil juga menunjukkan tren positif. PMI Manufaktur Februari 2026 berada pada level 53,8 yang menandakan sektor manufaktur masih dalam fase ekspansi. Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor—seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium—disebut memberi natural hedging. Nilai ekspor sekitar 47 miliar dolar AS dinilai membantu mengimbangi defisit sektor migas sekitar 19,5 miliar dolar AS.
Di sektor pangan dan energi, produksi beras nasional pada 2025 tercatat 34,7 juta ton atau meningkat 13,54% (year-on-year). Indonesia juga mencatat surplus produksi solar sekitar 4,84 juta kiloliter.
Pemerintah turut menekankan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas. Bank Indonesia disebut melakukan intervensi pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, penggunaan transaksi Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok meningkat, dengan nilai transaksi pada 2025 mencapai 25,66 miliar dolar AS, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam menghadapi dinamika global, APBN tetap difungsikan sebagai shock absorber melalui sejumlah program dukungan, termasuk bantuan pangan sebesar Rp 11,92 triliun, penyaluran THR bagi ASN, TNI, dan Polri, serta subsidi dan kompensasi energi. Hingga Februari 2026, pendapatan negara tercatat Rp 358 triliun atau sekitar 12,8% dari target APBN, sementara belanja negara mencapai Rp 493,8 triliun atau 41,9% dari pagu APBN. Defisit anggaran berada pada kisaran Rp 135,7 triliun atau sekitar 0,53% dari PDB.
Airlangga menambahkan Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan strategis untuk memitigasi dampak konflik geopolitik, antara lain percepatan ketersediaan energi, langkah efisiensi konsumsi bahan bakar, perluasan penerapan work from home, serta penguatan disiplin fiskal agar defisit APBN tetap terjaga di bawah 3% dari PDB.
Di sisi lain, Airlangga juga menyampaikan pembaruan mengenai perkembangan investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menyatakan siap mengikuti tahapan konsultasi dengan Pemerintah AS untuk mencari solusi yang konstruktif, dengan melibatkan kementerian terkait, asosiasi industri, dan pelaku usaha guna menyiapkan informasi yang diperlukan.
