Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat integritas pasar modal sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan, di tengah kinerja ekonomi nasional yang dinilai tetap solid. Penguatan sektor jasa keuangan yang stabil dan kredibel dipandang penting untuk mendorong pendalaman pasar serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Airlangga mengatakan reformasi sektor keuangan dan pasar modal perlu segera direspons dan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai arahan Presiden. Ia menekankan integritas pasar modal menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan perekonomian Indonesia masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39 persen, tertinggi dalam empat kuartal terakhir. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga disebut lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara utama, sehingga menjadi momentum untuk menjaga pertumbuhan yang kuat ke depan.
Selain menjaga stabilitas makro, pemerintah juga mengawal reformasi sektor keuangan, terutama di pasar modal. Reformasi yang disoroti meliputi percepatan demutualisasi bursa, peningkatan batas minimum saham beredar (free float) bagi perusahaan tercatat, perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi, serta penguatan transparansi data kepemilikan saham untuk menjaga integritas pasar.
Untuk memastikan implementasi reformasi berjalan sesuai target, pemerintah mendukung pembentukan satuan tugas lintas pemangku kepentingan. Satuan tugas ini diharapkan memperkuat koordinasi dengan pelaku pasar, sekaligus menyampaikan perkembangan reformasi kepada investor dan lembaga pemeringkat internasional agar persepsi positif terhadap pasar keuangan Indonesia tetap terjaga.
Airlangga juga menekankan pentingnya peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian riil, termasuk dukungan pembiayaan bagi sektor-sektor padat karya seperti industri tekstil, alas kaki, furnitur, dan sektor manufaktur lainnya.
Di sisi lain, pemerintah mendorong mobilisasi pembiayaan untuk program prioritas nasional, antara lain pengembangan Koperasi Merah Putih, penyaluran kredit program, serta fasilitas pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Airlangga, masa depan perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan kontributif. Ia menyatakan optimisme bahwa sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan pelaku industri dapat menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat kepercayaan pasar, serta mendukung penyediaan lapangan kerja.
PTIJK 2026 turut dihadiri, antara lain, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun beserta anggota Komisi XI, Deputi Bidang Koordinasi BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan pelaku industri jasa keuangan yang hadir secara fisik maupun virtual.
Sumber: infopublik.id
