Pemerintah Indonesia mematangkan langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran negara melalui koordinasi lintas kementerian. Pembahasan ini dilakukan untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal.

Rapat berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin, 16 Maret, dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Salah satu fokus pembahasan adalah perencanaan kebijakan serta penyesuaian kembali anggaran belanja kementerian dan lembaga. Langkah ini disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga defisit APBN pada angka tiga persen.

Pemerintah juga mencermati dinamika situasi global sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan fiskal. Optimalisasi anggaran melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga dipandang penting untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global, termasuk potensi konflik geopolitik yang berkepanjangan.

Dalam konteks APBN 2026, pemerintah menegaskan komitmen untuk tidak melonggarkan batas defisit. Pemerintah menyiapkan berbagai skenario fiskal untuk menghadapi kemungkinan konflik global berlangsung lebih lama dari perkiraan, sebagai bagian dari mitigasi risiko ekonomi.

Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Selain Airlangga dan Teddy, hadir pula Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah optimalisasi dan efisiensi anggaran dalam pembahasan tersebut. Penyesuaian belanja kementerian dan lembaga diarahkan agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran, tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas.