Pelaku ekonomi Engel Glendy Sahanggamu menilai pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi (Council of Trade and Investment) oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi menjadi penentu arah kebijakan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut Engel, langkah tersebut mencerminkan cara kepemimpinan Presiden Prabowo membaca momentum geopolitik dan ekonomi global di tengah situasi dunia yang dinilai penuh ketidakpastian. Ia menilai pembentukan forum strategis bilateral itu sebagai terobosan diplomasi ekonomi.
“Forum bilateral tersebut bukan sekadar simbol penguatan hubungan diplomatik, melainkan instrumen konkret yang dapat menentukan arah kebijakan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan,” kata Engel dalam keterangannya, Senin (23/2).
Ia menambahkan, pertemuan serta penandatanganan langsung oleh kedua presiden menunjukkan keseriusan Indonesia dan Amerika Serikat untuk membuka babak baru hubungan perdagangan yang lebih terukur dan terarah.
Engel menilai pembentukan dewan tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempertegas posisinya dalam peta ekonomi dunia, terutama terkait dampak yang dapat dirasakan pelaku usaha dan industri nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif, ia memandang dewan itu dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sekaligus akselerasi pertumbuhan, dengan catatan keberhasilannya bergantung pada konsistensi kebijakan, transparansi negosiasi, dan ketegasan menjaga kepentingan domestik.
“Ini bukan hanya soal hubungan dua presiden, tapi bagaimana Indonesia memosisikan diri dalam peta ekonomi dunia. Council ini bisa menjadi penguat fondasi atau justru titik kritis, semua bergantung pada cara kita memainkannya,” ujarnya.
Engel juga menyoroti kepentingan Amerika Serikat terhadap sumber daya strategis Indonesia, khususnya mineral kritis yang dibutuhkan dalam rantai pasok global industri kendaraan listrik dan teknologi energi bersih. Sementara itu, menurut dia, Indonesia membutuhkan akses pasar yang lebih luas, kepastian tarif, serta akses teknologi untuk meningkatkan nilai tambah industri dan menjaga stabilitas ekspor.
“Kerja sama ini harus menguntungkan dua arah. Indonesia tidak boleh hanya menjadi sumber bahan baku. Hilirisasi dan transfer teknologi harus menjadi prioritas dalam setiap negosiasi,” katanya.
Selain aspek perdagangan, Engel memperkirakan pembentukan Council of Trade and Investment dapat memengaruhi persepsi investor global terhadap stabilitas kebijakan Indonesia. Ia menyebut sektor hilirisasi mineral, energi baru terbarukan, pertahanan, dan ekonomi digital berpotensi menjadi fokus awal pembahasan.
Ia juga menilai peluang kolaborasi pada bidang semikonduktor, pusat data, dan pengembangan kecerdasan buatan dapat terbuka apabila kedua negara menyepakati kerangka kerja yang saling menguntungkan.
Meski demikian, Engel mengingatkan adanya risiko ketergantungan jika kerja sama tidak diimbangi diversifikasi mitra dagang. Dalam dinamika geopolitik yang berubah cepat, ia menilai kedekatan ekonomi dapat membawa implikasi strategis yang lebih luas.
“Pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Jika dikelola dengan presisi, Indonesia bisa memperkuat fondasi ekonominya. Jika tidak, tekanan global justru bisa semakin besar,” tuturnya.
