Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMT) Indonesia melantik Majelis Pengurus Pusat (MPP) dan Majelis Pengurus Wilayah (MPW) untuk periode 2025–2030. Pelantikan digelar di Yogyakarta pada Senin, 3 November 2025.
Wali Amanah Saat Suharto, mewakili Ketua Wali Amanah Eri Sudewo, menyampaikan bahwa proses seleksi kepengurusan telah melalui rapat lengkap Majelis Wali Amanah pada 31 Oktober 2025. Rapat tersebut dihadiri seluruh anggota wali amanah, yakni Eri Sudewo, Saat Suharto, Muhammad Ridwan, Siswanto, dan Bambang Edi Asmoro.
“Alhamdulillah, lima wali amanah hadir semua. Rapat juga dihadiri MPP, Ibu Rambe dan Pak Budi Santoso, yang memberikan keputusan penting terkait kepengurusan periode 2025–2030. Keputusan ini telah melalui Majelis Wali Amanah dan akan disampaikan MPP kepada khalayak,” ujar Saat Suharto.
Dalam sambutannya, Saat menyoroti dinamika global yang dinilainya memengaruhi kondisi ekonomi. Ia menggambarkan situasi dunia saat ini sebagai masa yang diwarnai perang budaya, fisik, dan finansial, disertai kenaikan harga emas dan melemahnya kendali dolar.
“Hari-hari ini, perang budaya, fisik, dan finansial sedang berlangsung. Harga emas meningkat tajam, sementara dolar kehilangan kendali. Dunia ke depan akan menuju sistem multi-currency,” katanya.
Menurut Saat, Indonesia menghadapi fase politik dan ekonomi yang menantang. Dalam situasi tersebut, ia menekankan posisi koperasi dan lembaga keuangan mikro seperti BMT sebagai elemen penting dalam sistem ekonomi nasional.
“Koperasi menempati posisi vital. Ini peluang besar. Walau banyak tantangan dan kontraksi di sektor keuangan, kita harus tetap kuat dan solid. Jangan sampai para aktivis BMT kehilangan semangat,” tegasnya.
Saat juga berharap BMT dapat menjadi alternatif lembaga keuangan syariah yang tangguh. “Islam seharusnya menjadi kekuatan ekonomi, bukan hanya ideologi. Mari bersama memperkuat BMT agar menjadi model ekonomi rakyat berbasis syariah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBMT Indonesia Mursida Rambe menegaskan visi organisasi sebagai soko guru perekonomian rakyat. Ia menyampaikan bahwa “Haluan Perhimpunan BMT Indonesia 2025–2045” telah ditetapkan sebagai arah perjuangan organisasi untuk mendorong BMT menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada prinsip syariah dan memiliki daya saing global.
Rambe menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik (good governance) dalam mewujudkan visi tersebut. “Tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel harus menjadi komitmen seluruh anggota. Dari 342 anggota PBMT Indonesia, kami berharap semuanya patuh terhadap aturan dan kebijakan organisasi,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada jajaran MPP dan MPW agar menjalankan amanah organisasi secara serius. Rambe menyebut MPP menunjukkan komitmen dengan konsistensi dalam rapat bulanan, dan berharap semangat serupa diteladani MPW di berbagai wilayah.
