Sejumlah pakar ekonomi dan kebijakan publik mendorong penguatan peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dorongan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila” yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada 20 Agustus.
Ketua I Tim Ahli Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Prof. Ravik Karsidi, menekankan pentingnya membangun dan membudayakan Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK) yang berlandaskan Pancasila. Ia menyebut FGD ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Seminar Gelar Karya Revolusi Mental pada Oktober 2023, guna memperkuat pembahasan pengembangan koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian Indonesia.
Dari sisi kebijakan, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Gendo, menyoroti struktur basis ekonomi rakyat yang masih didominasi usaha mikro. Ia menyampaikan bahwa 99,62% basis ekonomi rakyat di Indonesia berada pada skala usaha mikro. Menurutnya, salah satu tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah mendorong “UMKM Naik Kelas”, antara lain melalui konsolidasi UMKM dengan koperasi agar keduanya dapat berkembang bersama.
Sementara itu, Dosen FISIP Universitas Airlangga Airlangga Pribadi Kusman menggarisbawahi pentingnya pembelajaran dari pengalaman negara lain. Ia mencontohkan keberhasilan China dalam reformasi ekonomi, yang menurutnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi besar sekaligus menjalankan pengentasan kemiskinan skala luas di pedesaan sejak 1978.
Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Lely Pelitasari S, menekankan peran perguruan tinggi dalam menyiapkan talenta digital. Ia menyampaikan bahwa upaya tersebut berpotensi memberikan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp4.434 triliun pada 2030 atau setara 16% dari total PDB.
FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk mendorong kebijakan afirmatif untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak pasar. Rekomendasi lainnya adalah integrasi pendidikan koperasi di satuan pendidikan melalui kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
Ketua II Tim Ahli GTN, Arif Budimanta, menutup diskusi dengan menegaskan pentingnya pengajaran praktik berkoperasi sejak dini, khususnya pada pendidikan dasar. Ia menekankan perlunya membangun semangat cooperative dan brotherhood melalui aktivitas di sekolah.
FGD keempat dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024 dengan tema “Internalisasi dan Diseminasi Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila.”
