Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menilai kinerja ekonomi Kota Ambon terus menunjukkan tren positif. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Ambon pada 2024 mencapai 5,96 persen dan berlanjut 5,25 persen pada triwulan I 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku maupun nasional.
Andi yang juga menjadi Pengarah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon menjelaskan, percepatan inklusi keuangan telah menjadi agenda strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Target inklusi keuangan ditetapkan sebesar 91 persen pada 2025, 93 persen pada 2029, dan 98 persen pada 2045.
Dalam Rapat Pleno TPAKD Kota Ambon Tahun 2025, Andi menyampaikan TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di daerah. Saat ini, TPAKD disebut telah terbentuk di 552 wilayah di Indonesia.
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan SNKI, OJK bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Indeks ini mengukur capaian inklusi keuangan melalui tiga dimensi, yakni penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan.
Dari sisi industri jasa keuangan, Andi menyebut pertumbuhan juga berlangsung stabil. Total penyaluran kredit di Ambon mencapai Rp10,87 triliun per Mei 2025, tumbuh 4,82 persen secara tahunan (year-on-year). Rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat 2,45 persen, sementara loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 102,47 persen.
Meski demikian, OJK mencatat rasio kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon masih berada di angka 54,81 persen. Menurut Andi, angka ini menunjukkan ruang yang besar untuk memperluas pembiayaan, terutama bagi UMKM, sektor kreatif, serta pelaku usaha perempuan dan penyandang disabilitas.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan pelaku industri keuangan dapat mendorong Ambon menjadi model inklusi keuangan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia, sekaligus berkontribusi menuju target Indonesia Emas 2045.
