JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan momentum mudik Idulfitri 2026 akan memberi dorongan lebih besar terhadap perekonomian nasional dibandingkan tahun sebelumnya, di tengah tekanan geopolitik global. Pemerintah menilai mobilitas massal saat libur Lebaran berpotensi mempercepat redistribusi perputaran uang ke berbagai daerah dan menguatkan aktivitas ekonomi domestik.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangan tertulis pada Senin (23/3/2026), menyampaikan optimisme bahwa konsumsi rumah tangga akan meningkat sekitar 15–20 persen dibandingkan bulan normal. Konsumsi rumah tangga sendiri disebut berkontribusi hingga 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga menjadi faktor penting dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi tahunan 5,5–5,6 persen.
Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian harga energi dunia, pemerintah mengalokasikan stimulus fiskal lebih dari Rp12,8 triliun. Dari jumlah tersebut, bantuan sosial senilai Rp11,92 triliun disalurkan kepada 5,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjelang dimulainya masa libur panjang.
Pemerintah juga memperkirakan kecepatan perputaran uang selama periode mudik akan menjadi penggerak utama bagi pelaku usaha di daerah, terutama UMKM. Pendapatan UMKM di daerah diproyeksikan tumbuh 50–70 persen seiring meningkatnya belanja masyarakat selama Lebaran.
Di sisi transportasi, pemerintah menyiapkan diskon tarif senilai Rp911,16 miliar untuk meningkatkan keterjangkauan perjalanan antarwilayah. Kebijakan ini mengacu pada evaluasi Idulfitri 2025 yang mencatat pergerakan 154,62 juta orang, dengan harapan angka tersebut dapat terlampaui pada 2026.
Selain diskon, penurunan biaya kebandaraan dan harga avtur di 37 bandara tetap diberlakukan untuk menekan harga tiket pesawat. Pemerintah menilai kebijakan ini dapat memperluas dampak pengganda dari belanja pemudik, yang menyentuh pedagang kecil, penyedia jasa, hingga sektor transportasi di berbagai daerah.
Untuk memperpanjang durasi belanja pemudik di kampung halaman, pemerintah melanjutkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurut pemerintah, durasi tinggal yang lebih panjang memberi ruang lebih luas bagi pemudik untuk berbelanja dan beraktivitas ekonomi, sekaligus membantu mengurai kepadatan arus lalu lintas.
Di tengah tekanan global akibat konflik Iran dan Israel-AS, Haryo menegaskan pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Kepastian harga energi ini dinilai penting untuk menjaga kecenderungan masyarakat berbelanja atau marginal propensity to consume (MPC).
Pemerintah berharap kombinasi stimulus fiskal, dukungan biaya transportasi, serta kebijakan operasional kerja tersebut dapat membuat kinerja ekonomi pada periode Idulfitri 2026 lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
