JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026 akan disalurkan pada awal Ramadan. Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri agenda di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).
Pernyataan tersebut menjawab spekulasi yang belakangan beredar mengenai jadwal pencairan THR ASN 2026. Meski belum menyebutkan tanggal pasti, Purbaya menegaskan penyaluran ditargetkan berlangsung pada awal masa puasa.
“Pasti nanti. Tapi saya tidak ingat tanggal pas. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan bisa kita salurkan,” ujar Purbaya kepada awak media.
Rencana pencairan lebih awal ini dinilai sejalan dengan strategi pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menjelang Idul Fitri. Ramadan kerap menjadi periode penting bagi perekonomian karena konsumsi rumah tangga biasanya meningkat, mulai dari kebutuhan pokok, pakaian, hingga biaya transportasi mudik.
Pemerintah, melalui percepatan belanja negara termasuk pembayaran THR ASN, berharap likuiditas masyarakat terjaga sejak awal Ramadan. Dengan demikian, belanja masyarakat diharapkan bergerak lebih cepat dan memberi efek berganda terhadap aktivitas ekonomi.
Jika merujuk pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR umumnya dilakukan sekitar 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Namun untuk 2026, pemerintah memberi sinyal kuat pencairan dapat dilakukan lebih awal, yakni di awal Ramadan.
Secara umum, komponen THR ASN mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja untuk ASN pusat sesuai kebijakan fiskal.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga memasukkan tunjangan kinerja secara penuh bagi ASN pusat dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara. Namun, hingga kini belum ada rincian resmi mengenai besaran total anggaran THR tahun 2026. Menteri Keuangan memberi isyarat nominalnya cukup besar dan signifikan.
Meski pernyataan pemerintah sudah disampaikan, pencairan THR ASN 2026 tetap menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum. Regulasi tersebut biasanya memuat rincian teknis seperti waktu pencairan, komponen pembayaran, besaran THR, serta kategori penerima yang mencakup PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan.
Tanpa PP, instansi terkait belum dapat memproses pencairan secara administratif. Karena itu, ASN diminta menunggu pengumuman resmi lanjutan untuk kepastian jadwal dan ketentuan lengkapnya.
Pemerintah selama beberapa tahun terakhir cenderung mencairkan THR lebih awal untuk mengakselerasi belanja masyarakat dan menjaga stabilitas konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, pencairan lebih cepat juga dinilai membantu ASN merencanakan kebutuhan Ramadan dan Lebaran, termasuk persiapan mudik.
Dengan rencana penyaluran THR ASN 2026 pada awal Ramadan, pemerintah berharap perputaran uang di masyarakat meningkat sejak awal bulan puasa. Sejumlah sektor seperti ritel, UMKM, transportasi, hingga pariwisata diperkirakan turut terdampak, mengingat Ramadan dan Lebaran merupakan periode puncak konsumsi tahunan di Indonesia.
Untuk saat ini, pemerintah menegaskan satu hal: THR ASN 2026 ditargetkan cair pada awal Ramadan, sembari menunggu terbitnya regulasi resmi yang akan mengatur detail teknis penyalurannya.
