Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meskipun harga minyak global mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir.

“Di luar tidak ada gejolak berarti sekarang karena pemerintah mengabsorpsi kenaikan biayanya,” kata Purbaya usai pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Purbaya menjelaskan, kebijakan fiskal saat ini diarahkan untuk berperan sebagai peredam gejolak (shock absorber) global. Ia menilai, apabila kenaikan harga minyak dunia langsung diteruskan ke harga jual BBM domestik, langkah tersebut berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, meski harga minyak bersifat fluktuatif, kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih cukup kuat untuk menanggung beban kenaikan biaya energi pada kondisi saat ini. Terkait kemungkinan harga minyak menyentuh level 150 dolar AS per barel, Purbaya memperkirakan lonjakan tersebut tidak akan berlangsung lama.

“Ekonomi global tidak dapat bertahan lama dengan harga minyak yang terlalu tinggi. Jika mencapai level itu, dunia akan resesi dan setelah itu harga akan jatuh kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan, para produsen minyak pada akhirnya akan berupaya menjaga stabilitas harga untuk mencegah penurunan permintaan energi akibat perlambatan ekonomi global. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai perkembangan tren harga minyak dan menyiapkan langkah antisipasi kebijakan anggaran jika kenaikan harga berlangsung dalam jangka panjang.

Menanggapi spekulasi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk pelebaran defisit anggaran, Purbaya menegaskan kondisi fiskal masih aman sehingga langkah tersebut belum menjadi pembahasan.

“Kami akan hitung ulang kondisi anggaran jika harga minyak tinggi bertahan lama, tetapi sampai sekarang belum terlihat urgensi untuk langkah Perppu,” kata Purbaya.