Krisis berulang kali mewarnai perjalanan ekonomi dunia, dari krisis minyak pada 1970-an, krisis finansial Asia 1997–1998, krisis global 2008, hingga pandemi COVID-19 pada 2020. Memasuki 2025, ketidakpastian kembali mendominasi perekonomian internasional, dipicu inflasi yang masih tinggi di Amerika Serikat dan Eropa, perang dagang antarkekuatan besar, konflik geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah, serta ancaman krisis energi global.
Situasi yang kerap disebut sebagai “polycrisis” ini menggambarkan tumpang tindihnya berbagai krisis global yang saling memperkuat dampak. Bagi Indonesia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara, tantangannya bukan hanya soal bertahan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan perubahan global untuk memperkuat posisi ekonomi nasional.
Tren global yang membentuk arah ekonomi 2025
Pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi sinyal yang perlu diwaspadai. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 sekitar 3%, lebih rendah dibanding rata-rata 3,5–4% pada dekade sebelumnya. Negara maju tertekan oleh inflasi, sementara negara berkembang menghadapi risiko utang. Dampaknya bagi Indonesia dapat berupa melemahnya permintaan ekspor, terutama dari mitra utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Kedua, peta perdagangan internasional berubah akibat fragmentasi rantai pasok. Perang dagang AS–Tiongkok yang belum mereda mendorong perusahaan multinasional menerapkan strategi “China+1”, yakni mencari basis produksi alternatif di luar Tiongkok. Perubahan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi manufaktur, asalkan mampu menawarkan kepastian dan daya saing.
Ketiga, ekonomi digital dan ekonomi berbasis data semakin menjadi fondasi pertumbuhan global. Perdagangan digital lintas negara, pembayaran elektronik, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bisnis disebut kian tak terelakkan. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, Indonesia dinilai memiliki potensi untuk memperkuat peran sebagai pusat ekonomi digital di Asia Tenggara.
Keempat, transisi energi dan investasi hijau terus meluas. Negara-negara maju mendorong penerapan standar lingkungan melalui regulasi ESG (Environmental, Social, Governance). Dalam konteks ini, Indonesia—dengan cadangan nikel terbesar di dunia—berpeluang menjadi pemain penting dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik global.
Kelima, meski dolar AS masih dominan, tren de-dolarisasi menguat. Kelompok BRICS, ASEAN, dan sejumlah negara mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan. Indonesia disebut telah memulai transaksi bilateral menggunakan rupiah, termasuk dengan Tiongkok dan Malaysia.
Keenam, proteksionisme dan “nearshoring” meningkat. Eropa memperketat standar impor, sementara AS memberi insentif besar untuk manufaktur domestik. Kondisi ini dapat menjadi tantangan bagi ekspor Indonesia, namun juga mendorong penguatan pasar dalam negeri.
Strategi yang dinilai relevan bagi Indonesia
Sejumlah langkah dipandang dapat membantu Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat perannya dalam ekonomi global.
Pertama, diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan pada segelintir negara dinilai berisiko ketika terjadi guncangan geopolitik. Pada 2024, lebih dari 40% ekspor Indonesia masih mengarah ke Tiongkok dan AS. Karena itu, perluasan pasar ke Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin disebut menjadi opsi penting. Salah satu contoh yang disorot adalah ekspor mobil buatan Indonesia yang mulai masuk ke Afrika, yang dapat diikuti oleh produk lain seperti tekstil, makanan olahan, dan furnitur.
Kedua, hilirisasi industri. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo mendorong hilirisasi, terutama pada sektor nikel. Namun, hilirisasi dinilai perlu diperluas ke komoditas lain seperti batu bara, CPO, karet, hingga hasil laut agar nilai tambah lebih banyak tertahan di dalam negeri. Dalam ilustrasi yang disebutkan, ekspor nikel mentah bernilai sekitar Rp 20 triliun, sementara jika diolah menjadi baterai kendaraan listrik nilainya bisa meningkat lebih dari 10 kali lipat.
Ketiga, kebijakan fiskal dan moneter yang seimbang. Stabilitas makro disebut tetap krusial, termasuk pengelolaan nilai tukar rupiah agar tidak berfluktuasi terlalu tajam. Di sisi fiskal, insentif dapat diarahkan ke sektor strategis, misalnya pengurangan pajak bagi investor energi terbarukan atau pembebasan bea masuk untuk bahan baku industri manufaktur.
Keempat, reformasi iklim investasi. Kompleksitas birokrasi, lemahnya kepastian hukum, serta regulasi yang kerap berubah dinilai masih menjadi hambatan. Konsistensi reformasi, termasuk digitalisasi perizinan dan kepastian kontrak, disebut penting agar Indonesia lebih kompetitif dibanding negara lain di kawasan seperti Vietnam atau Thailand.
Kelima, transformasi digital nasional. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai Rp 2.500 triliun pada 2030 (Google Temasek). Namun, potensi ini disebut bergantung pada kemampuan UMKM untuk ikut terdigitalisasi. Dukungan dapat berupa pelatihan, insentif e-commerce, serta pemerataan infrastruktur internet.
Keenam, pemenuhan standar ESG dan sertifikasi internasional. Pasar Eropa menuntut produk dengan jejak karbon rendah. Produk seperti sawit, kopi, atau tekstil berisiko ditolak jika tidak memenuhi standar. Karena itu, dukungan pemerintah dan asosiasi bisnis untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi global dinilai penting agar daya saing ekspor terjaga.
Ketujuh, mendorong investasi hijau dan energi terbarukan. Indonesia dapat memanfaatkan Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar untuk mempercepat transisi energi. Proyek PLTS, kendaraan listrik, dan biofuel disebut dapat menjadi daya tarik bagi investor global, sekaligus memperluas peran Indonesia dari sekadar eksportir komoditas menjadi pusat produksi energi hijau.
Kedelapan, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia. Jika pelaku UMKM terkoneksi ke pasar internasional melalui platform digital, dampaknya dinilai bisa signifikan. Sektor ekonomi kreatif—termasuk film, musik, dan gim—juga disebut berpeluang menjadi sumber ekspor baru.
Kesembilan, menjaga ketahanan makroekonomi. Krisis global kerap menekan mata uang negara berkembang. Indonesia dinilai perlu memastikan kecukupan cadangan devisa, menjaga defisit transaksi berjalan tetap terkendali, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati untuk mempertahankan kepercayaan investor.
Tantangan yang membayangi
Berbagai strategi tersebut tidak lepas dari tantangan. Volatilitas global masih tinggi, dan jika AS atau Tiongkok masuk resesi, ekspor Indonesia berpotensi tertekan. Di tingkat regional, persaingan menarik investasi juga ketat karena Vietnam, Malaysia, dan Thailand sama-sama agresif. Tantangan lain adalah kesenjangan kualitas SDM serta keterbatasan infrastruktur di luar Jawa. Selain itu, dinamika politik domestik pascapemilu dapat memengaruhi konsistensi kebijakan.
Momentum di tengah ketidakpastian
Ketidakpastian global pada 2025 membawa risiko perlambatan ekonomi dan tekanan pada ekspor, namun sekaligus membuka peluang bagi negara yang mampu beradaptasi. Indonesia dinilai memiliki modal berupa sumber daya alam, populasi muda produktif, pasar domestik yang kuat, serta posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Dengan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang berpijak pada visi jangka panjang, Indonesia berpeluang memperkuat perannya di panggung ekonomi global.
