Santhi Pratiwi, M.Pd, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta, menilai sekolah memiliki posisi sentral dalam menentukan arah ekonomi nasional. Di tengah perbincangan soal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, ia menekankan bahwa kualitas pendidikan serta cara pengelolaan sistem pendidikan sejak awal kerap luput mendapat perhatian yang memadai.
Menurutnya, pembangunan jalan tol, perluasan pelabuhan, hingga derasnya arus investasi tidak akan cukup bila tidak diiringi kesiapan generasi muda yang kreatif, terampil, dan adaptif. Tanpa sumber daya manusia yang kuat, berbagai capaian pembangunan berisiko hanya menjadi angka dalam laporan tahunan.
Santhi menjelaskan, pendidikan yang dikelola dengan baik tidak berhenti pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Manajemen pendidikan yang efisien mencakup perencanaan strategis, kepemimpinan yang visioner, pengembangan profesional guru, serta pengelolaan anggaran yang transparan. Seluruh komponen tersebut saling terkait dan berdampak langsung pada kualitas lulusan yang kelak menjadi penggerak ekonomi.
Ia juga menyoroti pengalaman sejumlah negara yang berhasil membangun ekonomi kuat dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Jepang, Korea Selatan, dan Singapura disebut sebagai contoh bahwa investasi pendidikan bukan sekadar beban sosial, melainkan investasi ekonomi jangka panjang yang membentuk tenaga kerja terampil, inovatif, dan mampu memberi nilai tambah di berbagai sektor industri.
Dalam konteks Indonesia, Santhi menyebut potensi peningkatan daya saing ekonomi terbuka lebar dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa dan bonus demografi yang berlangsung hingga 2035. Namun, peluang itu dinilai hanya bisa diwujudkan melalui sistem pendidikan yang berkualitas, fleksibel, dan selaras dengan kebutuhan zaman.
Santhi mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang masih menghambat efektivitas pendidikan. Di antaranya proses birokrasi yang panjang dan kurang fleksibel sehingga memperlambat pengambilan keputusan, serta perhatian yang masih terfokus pada rutinitas administrasi alih-alih peningkatan kualitas pembelajaran.
Selain itu, pelatihan guru dan pengembangan profesional kerap dipandang sebatas formalitas, yang membuat ruang inovasi terbatas. Pengelolaan anggaran juga dinilai belum optimal, meski alokasi pendidikan dalam APBN disebut cukup signifikan. Tanpa reformasi menyeluruh, sekolah dan perguruan tinggi berisiko kesulitan menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan pasar kerja dan persaingan global.
Peran guru dan dosen, menurut Santhi, menjadi kunci dalam perbaikan mutu pendidikan. Pengembangan profesional pengajar dipandang penting karena kualitas pengajar berpengaruh langsung pada kualitas generasi berikutnya. Ia menyebut adanya konsensus akademis berdasarkan penelitian dan pandangan pakar pendidikan serta ekonomi internasional bahwa tata kelola pendidikan yang baik akan melahirkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Santhi menekankan, sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan relevan dengan industri dapat meningkatkan kesiapan kerja dan memungkinkan tenaga kerja berkontribusi lebih produktif pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kualitas pendidikan yang rendah atau tidak sesuai kebutuhan dunia usaha dapat menyulitkan lulusan masuk pasar kerja dan menekan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Ia juga menyoroti pentingnya keterhubungan pendidikan dengan dunia ekonomi. Sekolah kejuruan, universitas, dan lembaga pelatihan dinilai dapat menjadi pelopor inovasi yang mendukung perkembangan industri. Kerja sama antara sektor pendidikan dan dunia usaha diperlukan agar keterampilan yang diajarkan sesuai kebutuhan, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak dini.
Perubahan ekonomi global yang cepat, revolusi digital, dan otomatisasi industri, lanjutnya, menuntut sistem pendidikan yang lebih fleksibel. Karena itu, manajemen pendidikan perlu mampu beradaptasi, memanfaatkan teknologi, serta mendorong budaya inovasi di lembaga pendidikan.
Di sisi lain, Santhi menilai pendidikan juga berperan membentuk karakter ekonomi bangsa. Nilai integritas, tanggung jawab sosial, dan kebersamaan disebut sejalan dengan prinsip Ekonomi Pancasila yang menekankan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Generasi yang dididik sejak tingkat awal hingga menengah diharapkan dapat berpikir kreatif, berinovasi, dan menjaga etika kerja sebagai bekal menjadi profesional maupun wirausaha yang produktif dan peduli pada masyarakat.
Santhi menyimpulkan, reformasi manajemen pendidikan bukan semata isu akademis, melainkan strategi nasional untuk membangun ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan. Menurutnya, masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam atau besarnya investasi, tetapi juga oleh kualitas manusia yang mampu mengelola potensi tersebut melalui sistem pendidikan yang efektif dan dikelola dengan baik sejak dini.
